PALU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah Irjen Pol. Nasri Sulaeman, S.I.K., M.H., mendorong media dan kepolisian terus membangun komunikasi serta saling menguatkan dalam menjalankan peran masing-masing di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal itu disampaikan Nasri saat bersilaturahmi bersama awak media di EN Resto, Palu, Rabu (12/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Polda Sulteng dan insan pers untuk memperkuat kemitraan yang profesional, terbuka dan konstruktif.
Nasri mengatakan, media merupakan mitra strategis Polri karena memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial serta mencerdaskan publik.
“Pertemuan malam hari ini adalah acara silaturahmi, tetapi saya jadikan sebagai momentum untuk membangun komunikasi dan memperkuat kemitraan antara kepolisian dengan rekan-rekan media,” kata Nasri.
Menurutnya, hubungan kepolisian dengan media tidak seharusnya hanya terbatas pada kebutuhan informasi. Lebih dari itu, kedua pihak perlu membangun hubungan yang profesional dan terbuka.
“Yang kita inginkan bukan hanya sebatas hubungan antara pihak yang memberikan informasi dan pihak yang mencari berita. Kita ingin membangun hubungan yang profesional, terbuka dan kritis,” tegasnya.
Nasri juga membuka ruang bagi media untuk memberikan kritik terhadap kinerja kepolisian. Ia menilai kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Kalau kami melakukan kesalahan, silakan disampaikan. Kalau pelayanan kami tidak baik, silakan disampaikan. Kalau ada kebijakan yang perlu dievaluasi, silakan dikritik,” ujarnya.
Namun, ia berharap kritik maupun pemberitaan tetap mengedepankan data, fakta dan prinsip keberimbangan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh.
Kapolda selanjutnya menyoroti tantangan informasi di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang belum terverifikasi maupun potongan video dan pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi berbeda.
Karena itu, Nasri berharap media profesional dapat membantu masyarakat membedakan informasi yang telah terverifikasi dengan informasi yang masih perlu dikonfirmasi.
“Saya berharap rekan-rekan media dapat membantu masyarakat membedakan antara fakta dan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Ia juga menyebut berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari konflik sosial, pertanahan, pertambangan, narkotika, kejahatan konvensional, kejahatan siber hingga kecelakaan lalu lintas.
Menurut Nasri, persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan kepolisian seorang diri. Dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan media.
Ia berharap media tidak hanya memberitakan persoalan dari sisi konflik, tetapi juga memberikan ruang terhadap upaya penyelesaian dan solusi yang dilakukan berbagai pihak.
Dalam pemberitaan perkara hukum, Nasri turut mengingatkan pentingnya prinsip keberimbangan serta mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Setiap peristiwa hukum pasti ada manusia di dalamnya. Di balik sebuah perkara pasti ada keluarga, dan di balik sebuah kecelakaan ada kehidupan yang harus kita perhatikan,” katanya.
Karena itu, ia mengajak wartawan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas.
“Kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan, sementara media memiliki tugas memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau kedua kekuatan ini berjalan secara profesional dan konstruktif, yang akan mendapatkan manfaat terbesar adalah masyarakat,” tutur Nasri.
Ia juga mengajak insan pers dan kepolisian bersama-sama menjaga ruang publik dari hoaks, provokasi dan disinformasi.
“Mari kita hadirkan pemberitaan yang mencerdaskan, menyejukkan dan memberikan manfaat. Yang paling penting, mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap aman, damai dan kondusif sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri Irwasda dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sulteng, serta perwakilan organisasi pers di Sulawesi Tengah, di antaranya AJI Palu, AMSI, SMSI, JMSI, PWI dan KKJ, bersama sejumlah awak media online dan media cetak di Kota Palu.
