PALU – Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi sekaligus pengawasan terhadap program pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua KRAK Sulawesi Tengah, Harsono Bereki, mengatakan pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak harus ditempatkan sebagai bentuk pertentangan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pengawasan dapat menjadi bagian dari kontrol sosial untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Pengawasan masyarakat merupakan bagian dari partisipasi untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujar Harsono.
Ia menegaskan, KRAK Sulteng akan terus menyampaikan masukan, kritik maupun koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah secara proporsional dan bertanggung jawab.
Menurut Harsono, komunikasi dan koordinasi perlu dikedepankan agar setiap persoalan yang ditemukan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Selain pengawasan terhadap program pembangunan, KRAK Sulteng juga menaruh perhatian terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sulawesi Tengah.
Harsono menilai kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Karena itu, KRAK Sulteng mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Kami ingin pengawasan tetap berjalan, tetapi situasi daerah juga harus tetap aman dan kondusif. Kritik dan koreksi harus disampaikan secara konstruktif demi kepentingan masyarakat,” katanya.
KRAK Sulteng, lanjut Harsono, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta mendorong pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga pembangunan di Sulawesi Tengah berjalan secara transparan, akuntabel dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
