POSO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Peduli Untuk Rakyat (GEMPUR) Kabupaten Poso menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mendorong transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Ketua LSM GEMPUR Poso, Syainuddin Syamsuddin, mengatakan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaannya juga perlu diawasi agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, LSM GEMPUR Poso terbuka untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan Polri, khususnya dalam mendukung upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Bentuk dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian informasi maupun laporan apabila ditemukan indikasi dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah.
GEMPUR Poso juga menilai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi APBD sangat diperlukan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program hingga tahap pertanggungjawaban anggaran.
Namun demikian, pengawasan tersebut harus tetap dilakukan secara objektif dan profesional dengan mengedepankan data serta fakta. Setiap dugaan penyimpangan perlu disampaikan melalui mekanisme dan saluran hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Melalui sinergi antara elemen masyarakat dan aparat penegak hukum, GEMPUR Poso berharap tercipta pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Poso yang bersih, berintegritas, dan terbuka dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat luas.
