oleh

Mega Proyek Ini Mandek, Pihak BP2W Sulteng : Upah Kerja yang Ditawarkan Kontraktornya Terlalu Rendah

SIGI – Rupa – rupanya hanya karena nilai upah tenaga kerja lokal di Palu terkesan tinggi alias kemahalan, sejumlah kegiatan pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan Dasar FASE 1B yang ada di wilayah Kabupaten Sigi Sulteng menjadi alasan pihak pelaksana mengalami keterlambatan bahkan ada beberapa sekolah mandek (mangkrak).

Seperti halnya, MIS Alkhairaat di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil investigasi lapangan media ini (25/1) pembangunan sekolah itu mandek dan bahan material dibiarkan saja berserakan di lokasi kerja. Bahkan sejumlah bahan material itu terlihat tanpa adanya pengawasan (penjagaan khusus) dari pihak rekanan pelaksana.

Menurut keterangan warga setempat, pembangunan sekolah tersebut sudah lama berhenti dan ditinggalkan kontraktor pelaksana sejak tahun 2020 lalu.

“Sudah lama memang tidak dikerja pak, dari tahun lalu (2020 red) dibiarkan begitu saja, makanya kami bertanya – tanya kenapa proyek ini tidak dilanjutkan dan pekerjanya tidak ada,” cerita warga saat ditemui awak media ini (3/2/2021).

Diketahui pekerjaan Mega Proyek ini mencakup 19 (sembilan belas) sekolah diwilayah Kabupaten Sigi, bersumber dari dana bantuan Bank Dunia dengan anggaran sebesar Rp 37.413.102.000.00, (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua ribu rupiah). Dilaksanakan oleh perusahaan Nasional yang berdomisili di Jakarta.

PT Sentra Multikarya Infrastruktur. Tertera dengan Nomor kontrak ; HK.02.01/KONT/SPPP.ST/PSPPOPI/02/2020. Tanggal kontrak mulai 5 Juni 2020, dengan waktu pelaksanaan 210 Hari Kalender, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah.

Penjelasan Kepala BP2W Sulteng

Kepala kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng Ferdinand Kana’lo yang dikonfirmasi media ini membenarkan jika proyek tersebut dibawah taktis BP2W Sulteng.

Ia menyebutkan pekerjaan ini masih berjalan sesuai kontrak dan telah dilakukan perpanjangan waktu.

“Sekarang masih dalam masa pelaksanaan kontrak, Itu papan proyeknya belum diganti tu…karena ada perpanjangan. Detailnya bisa konfirmasi ke Pak Fikar, ” Jawab Ferdinan sebagai pimpinan BP2W Sulteng ini dalam chat Whatsapnya kepada redaksi bahanaindonesia.com (4/2/2021).

Bahkan kepala BP2W Ferdinan menegaskan akan memutus kontrak dan bakal memberlakukan denda dan black list bagi kontraktor pelaksana jika tidak selesai nantinya sesuai kontrak.

“Kalau waktu kontrak sudah habis, kita sangsi denda dan terakhir akan putus kontrak dan kontraktornya diblacklish,” tegas Ferdinan kembali dalam chat WA nya.

Dalam pertemuan bersama sejumlah jurnalis di Sulteng, Ferdinan juga menyebutkan alasan pihak pelaksana beragam sehingga terlambat melaksanakan mega proyek tersebut, salah satunya adalah karena upa tenaga kerja yang menurut pelaksana kemahalan.

“Jadi dari 19 kegiatan sekolah yang dibangun, memang ada beberapa sekolah yang tidak selesai, hal ini dikerenakan nilai upah pekerja yang kemahalan.

“Ini juga karena dari 19 Sekolah yang dibangun, mungkin saja buruh pekerjanya sekarang pindah – pindah dari tempat sekolah yang satu selesai kemudian pindah lagi kesekolah lain,” ujar kepala BP2W Sulteng, saat diskusi ringan bersama sejumlah awak media lokal di Palu (5/2), diruangannya.

Berlanjut ditempat lain, Ferdinan mengatakan ada sekitar 7 unit kegiatan sekolah yang diakuinya saat ini dalam keterlambatan kerja, dengan hambatan yang beragam. Namun dia memastikan proyek tersebut hingga April kedepan bakal selesai.

“Saya juga sudah perintahkan kepada Satker Baru, untuk tongkrongin semua proyek yang berkelanjutan hingga tahun 2021, bila perlu berkemah dilokasi kerjanya,” tegas Ferdinan saat ditemui dirumah makan borobudur Palu, Senin (8/2/2021).

Penjelasan Zulfikar PPK yang di Perbantukan pada PPK Prasarana Strategis II.

“Seperti Kabalai sampaikan kemarin, banyak perkerjaan ini dikarenakan tawaran harga satuan kerja yang ditawarkan oleh pelaksana sangat rendah kepada buruh kerja, Fikar saat dihubungi media ini (6/2).

Ia pun mengakui jika pekerjaan itu berhenti sejak tahun 2020 lalu.

“Tau saya pekerjaan itu ditinggal kontraktor sejak 2020 kemarin, intinya tenaga kerja yang tidak ada, karena harga satuan yang ditawarkan sangat rendah sesuai dengan kontraknya sehingga susah dia cari tenaga kerja, tapi materialnya lengkap dilapangan.

Ditanya soal detail pagu anggaran pembangunan Sekolah di Desa Bangga, Fikar mengatakan bahwa dirinya hanya diperbantukan untuk membantu PPK Seira sebagai PPK Prasarana Strategis II, karena saat ini lagi sakit, sehingga dirinya belum mengetahui secara detail.

Fikar juga mengakui adanya keterlambatan di beberapa tempat selain di Desa Bangga, hal itu dikarenakan tidak semua lokasi normal, karena ada beberapa lokasi yang masih diurus penghapusan asetnya oleh Pemda, kemudian ada juga lokasi yang dipindahkan karena zona merah sehingga harus menunggu Idol dulu.

“Kalau khusus sekolah di desa Bangga, hanya karena tenaga kerja, tidak ada harga yang cocok sesuai keinginan pelaksananya,” sebutnya.

Sehingga kata Fikar, pihaknya telah memperingatkan (wanti – wanti) jika nantinya tidak dapat menyelesaiakn sesuai kontrak, maka pihaknya akan memberlakukan denda dan menerapkan aturan yang lainnya sesuai aturan yang diberlakukan.

“Ini perusahaan dari luar, sehingga kami juga menenkankan kepada pihak balai pelelangan, bukan hanya sekedar melihat tawaran terendah, tapi diperhatikan apakah penawaran mereka sesuai tidak dengan UMR (upah minimum pekerja).

“Dan ini susah juga pak kalau begini ini, kita mau tekan tapi berdasarkan penawaran yang dimenangkan sudah seperti itu, mau tidak mau kita terima sudah begitu, keluh Fikar, saat dihubungi redaksi lewat telfon genggamnya, (6/2/2021).

Fikar menjelaskan secara tehnis dirinya hanya diperbantukan selama sebulan terakhir, dari hasil tinjauannya kurang lebih ada sekitar 4 – 7 sekolah yang mengalami keterlambatan. Seperti Petobo yang diakuinya karena ditinggalkan akhirnya ritanya dibongkar orang.

“Lumayan sih, sekitar 4 atau 7 kegiatan yang bermasalah, jadi semuanya dengan persoalan yang berbeda,” kalau untuk Bangga yah seperti itu karena upah kerja yang tidak cocok sehingga tidak ada pekerja,” ucap Fikar lagi.

Ditanya soal waktu perpanjangan dan anggaran tiap sekolah, Fikar mengaku belum mengetahui secara penuh dan detail hal itu.

Fikar juga menganjurkan untuk menghubungi pihak rekanan pelaksana agar mendapat penjelasan.

(BI)

News Feed