oleh

Dugaan Kasus Korupsi Website dan TTG Donggala, Pelaksana : Saya Sudah Dipanggil Kejaksaan

PALU – Laporan dugaan kasus korupsi pengadaan Website Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 2019 – 2020, di sejumlah Desa di Kabupaten Donggala yang dilaporkan Komite Anti Korupsi dan Tindak Kekerasan (Kak-Tik), ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, pada (5/2/2021) lalu, kini mulai berjalan.

Pasalnya, pihak pelaksana dua kegiatan proyek Milyaran rupiah itu telah mendapat panggilan pemeriksaan pihak Kejati Sulteng. Dan telah menyerahkan sejumlah data serta dokumen kepada pihak penyidik Kejati Sulteng. Hal ini terkuak dalam konferensi pers yang di gelar oleh Mardiana selaku direktur pelaksana kegiatan, kepada sejumlah wartawan, di salah satu rumah makan di Palu, Kamis kemarin (11/3).

Kepada wartawan di Palu, Mardiana mengaku bahwa dirinya telah diperiksa oleh penyidik Kejati Sulteng, bahkan data internal soal pengadaan website desa dan peralatan TTG yang ditangani CV MMP dan CV HC, di Donggala, diakuinya lagi telah dilimpahkan ke penyidik Kejati Sulteng.

“Iya saya sudah diperiksa kejaksaan, waktu itu ditelfon untuk dimintai klarifikasi, karena berkas itu saya lihat sudah ada pelaporan disana. Bahkan data soal berapa jumlah desa yang bekerjasama untuk website desa, dan peralatan TTG, di Donggala, semuanya sudah saya serahkan ke penyidik kejaksaan tinggi Sulteng.

“Mereka (Jaksa) sudah mengunjungi dua tempat penyimpanan barang ini, yakni ada di gudang, dan sebagian di rumah saya di Kawatuna,” demikian penjelasan Direktur CV MMP, juga mewakili CV CH, Mardiana, dengan tegas kepada wartawan terhimpun di Persatuan Jurnalis (Pena) Sulteng dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sulteng.

Mardiana mengatakan, dari 89 desa di Donggala, yang menandatangani MoU kerjasama pengadaan website desa dan peralatan TTG itu, baru 33 desa yang terbayarkan, sedangkan sisanya belum sama sekali.

“Data aslinya sudah lupa, soalnya data asli itu sudah ditangan jaksa di Kejati Sulteng, karena semua data tentang pengadaan website desa dan peralatan TTG, semuanya sudah kami berikan kejaksaan,” ungkap Mardiana.

Disinggung wartawan soal website desa diduga tidak berfungsi, Mardiana mengatakan website desa yang telah lunas saat ini dipastikannya sudah aktif berfungsi dengan baik.

Kata dia, sebelum pelatihan memang diakuinya alat website desa tersebut belum berfungsi, namun setelah pelatihan website desa itu sudah bisa digunakan.

“Silahkan cek di lapangan, sudah berfungsi kok website desanya, tapi yang sudah bayar yah, ada 33 desa yang diberikan Id-nya untuk diaktifkan online, yang lain belum diaktifkan karena belum dibayarkan, ” ungkapnya lagi.

Dari total sekitar 70 puluhan dalam PKS ( perjanjian kerjasama ) sebanyak 33 Desa telah aktif dan difungsikan, sisanya belum karena belum dibayarkan, katanya lagi.

Dia menjelaskan, alasan lain website desa belum berfungsi itu karena pihaknya belum mensosialisasikanya, tapi soal teknis, Mardiana selaku Direktur cuma sekedar pemegang dana, dan mengurus administrasi pengadaan ini.

“Jangan tanya saya soal teknis, karena saya ini direktur, bukan tugas saya, soal teknis itu silahkan berhubungan ke anggota saya di lapangan,” terangnya.

“Soal tenaga teknis, saya pakai itu tenaga dari Jakarta tapi tinggal di Palu, ada yang pintar disini kok,” terangnya lagi.

Mardiana menjelaskan, soal diduga adanya fee untuk kepala desa itu juga tidak benar, karena pada saat pencairan yang dipotong cuma pajak saja dan tidak ada pemotongan yang lain.

“Isu ada jatah 5 juta untuk kepala desa juga tidak benar, itu cuma cerita saja, karena bahasa itu tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Kata dia, sekitar Rp6 Miliar uangnya dari puluhan desa yang bekerjasama itu belum terbayarkan, maka melalui pertemuan ini, Mardiana meminta sejumlah media membantu dirinya untuk mengembalikan uang itu.

“Tolong saya dibantu ya, uang saya sekitar Rp6 Miliar ini belum dibayar, padahal barang sudah ada di Palu, dan siap didistribusikan ke desa,” jelasnya.

News Feed