PALU, Bahanaindonesia.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem tata kelola pendidikan tinggi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag, ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat, S.H., M.H., pada Jumat (19/9) di ruang kerja Kajati Sulteng.
Kunjungan tersebut tak sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya strategis untuk menjalin sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan institusi penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola kampus yang sesuai prinsip good governance.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan kampus berjalan dalam koridor hukum, transparan, dan bertanggung jawab secara publik. Untuk itu, kami datang bersilaturahmi sekaligus meminta masukan dan arahan dari Kejati,” ujar Rektor UIN Datokarama.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Rektor menyampaikan beberapa program prioritas universitas, termasuk peningkatan akuntabilitas internal, pembinaan karakter civitas akademika, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis nilai-nilai keagamaan dan integritas.
Menanggapi hal itu, Kajati Sulteng menyambut baik inisiatif UIN Datokarama Palu. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan mendukung penuh upaya membangun kampus yang berintegritas dan siap berkontribusi melalui berbagai bentuk pendampingan hukum dan edukasi.
“Kejaksaan siap menjadi mitra strategis bagi UIN. Tidak hanya dalam aspek hukum, tapi juga dalam membentuk ekosistem akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan profesionalitas,” tegas Nuzul Rahmat.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas pula rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi ASN Kejati Sulteng yang ingin melanjutkan pendidikan di UIN Datokarama, serta peluang melibatkan jaksa atau praktisi hukum sebagai pengajar tamu di bidang hukum pidana dan perdata.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan kedua institusi, tetapi juga menciptakan dampak luas dalam membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi, khususnya yang berbasis nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
