SIGI — Peringatan 27 tahun pergerakan pemekaran Kabupaten Sigi yang jatuh pada Selasa (10/11/2026) menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh elemen masyarakat.
Bertempat di Kafe Primas, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, digelar diskusi interaktif untuk merajut ingatan sejarah sekaligus merumuskan arah masa depan daerah berjuluk Bumi Agraris ini.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan kekeluargaan tersebut diinisiasi oleh para tokoh kunci pemekaran. Acara dihadiri langsung oleh Ketua Umum Forum Pemekaran Kabupaten Sigi, H. Habir Ponulele, jajaran pengurus forum, unsur birokrasi Pemkab Sigi, purnabakti pejabat, anggota DPRD, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta perwakilan pemuda dan perempuan.
Mengenang kembali dedikasi para pejuang pemekaran sejak deklarasi 10 November 1999 yang berasaskan kehendak mandiri secara fiskal, mendekatkan pelayanan publik, serta mengangkat harkat potensi lokal.
Menakar akselerasi pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan), akuntabilitas tata kelola pemerintahan, hingga jaminan pemerataan pelayanan dari kawasan dataran lembah hingga pelosok pegunungan.
Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi,lembaga adat, dan masyarakat demi melahirkan kebijakan publik yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dari Kakaktua hingga Pengesahan Daerah
Dalam sesi dialog, Tokoh Sentral Pemekaran Sigi, Drs. H. Habir Ponulele, M.M., mengenang awal mula gagasan pemekaran yang dicetuskan di kediamannya di Jalan Kakaktua, Kota Palu. Saat itu, para tokoh menjaring aspirasi warga guna menyikapi luasnya wilayah Kabupaten Induk (Donggala).
Perjuangan administratif yang melibat akademisi Universitas Tadulako (Untad) tersebut akhirnya resmi membuahkan hasil dengan disahkannya Kabupaten Sigi pada 24 juni 2008.Tanpa dukungan penuh dari seluruh masyarakat, pemekaran ini tidak akan pernah terwujud.
Mengingat wilayah Sigi yang sangat luas, mari kita pelihara daerah ini bersama-sama. Seluruh stakeholder dan pimpinan OPD harus bergandengan tangan untuk kemajuan Sigi, tegas Habir.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Sigi, Anuar, S.Sos., M.M., menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Sigi yang sedang menunaikan ibadah umrah.
Ia mengapresiasi tinggi rekam jejak para pejuang daerah dan menegaskan komitmen Pemkab Sigi untuk melanjutkan cita-cita pemekaran.
Pemerintah fokus menuntaskan agenda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Kami juga berpesan agar generasi muda terus mempelajari sejarah daerah dan melestarikan nilai-nilai keadatan Sigi, ujar Anuar.
Dari sudut pandang akademisi tokoh inti pemekaran, Dr. Marzuki, M.Si., M.M., menyoroti pentingnya falsafah lokal yang terpancar dari simbol Taiganja, yakni Mareso (kerja keras) dan Masagena (kemakmuran/keberhasilan). Hanya dengan kerja keras (Mareso), kita dapat mencapai kemakmuran (Masagena). Kuncinya ada pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), jelas Dr. Marzuki.
Ia menambahkan, sebagai daerah agraris, strategi ekonomi Sigi harus dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Tata niaga pertanian harus ditata utuh, mulai dari proses menanam, memanen, mengemas dengan standar mutu tinggi, hingga pemasaran. Langkah ini penting untuk mendongkrak pendapatan petani dan daya saing daerah, tambah akademisi Untad tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Umum Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Sigi, Nurzain Jalangkara, menekankan pentingnya ruang dialog seperti di Kafe Primas sebagai kontrol sosial yang konstruktif. Sumbang sih pemikiran dari tokoh adat, perempuan,dinilai krusial agar arah pembangunan daerah tidak menyimpang dari cita-cita awal pembentukan kabupaten sigi.
Refleksi 27 tahun ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh elemen untuk terus merawat komunikasi lintas sektor, memperkuat soliditas warga, serta mengawal agenda strategis daerah demi mewujudkan Kabupaten Sigi yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.
(Hasan Tura)
