Inilah Alasan 4 Perkara Tipidum yang Ditangani Kejari Palu dan Donggala Dihentikan dalam Penuntutan

Bahanaindonesia.com- Upaya Kejaksaan menghadirkan konsep Restoratif Justice patut diapresiasi. Pasalnya, sebanyak 4 perkara tindak pidana umum (Tipidum) yang ditangani Kejari Palu dan Donggala diajukan dalam permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kajati Sulteng, dalam Ekspose secara virtual dengan Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Pada Jampidum Kejagung RI, Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H., dikantor Kejati Sulteng, Selasa 2 Juli 2024.

Tiga kasus perkara yang ditangani Kejari Palu, yang melibatkan tersangka An. Abdillah Nasir Al Amri melanggar pasal 367 Ayat (2) KUHP; Selanjutnya An. Mohammad Fahrul Amir Alias Ojo melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP; dan tersangka An. Faozan Alias Ozan melanggar pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

Adapun alasan dilakukannya permohonan penghentian penuntutan Perkara An. Abdillah Nasir dengan Saksi Korban Nargis al amri telah memaafkan dengan sukarela kepada tersangka karena menjalin hubungan Saudara kandung.

Selanjutnya, para pihak menyampaikan secara lisan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu untuk dilakukan Perdamaian berdasarkan Restorative Justice.

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Kemudian, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tersangka adalah adik kandung Korban. Ia mengambil TV tersebut untuk dijual guna keperluan sehari – hari. Point berikutnya, telah ada kesepakatan damai secara lisan dan tertulis di depan Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024. Dan masyarakat merespon positif.

Selanjutnya perkara kedua, An. Mohammad Fahrul Amir dengan Saksi Korban Abdul Waris telah memaafkan dengan sukarela kepada tersangka dan para pihak telah menyampaikan secara lisan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu untuk dilakukan Perdamaian berdasarkan Restorative Justice

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Telah adanya kesepakatan damai secara lisan dan tertulis di depan Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024. Tersangka merupakan tulang punggung keluarga.

Tersangka dan korban memiliki rumah yang jaraknya dekat atau masih dalam 1 lingkungan. Demi menjaga hubungan silaturahmi (tetangga) antara tersangka dan korban. Dan masyarakat merespon positif.

Dan perkara ke tiga, An. Faozan yaitu dengan Korban Fina Oktaviani telah memaafkan dengan sukarela kepada Tersangka dan telah menyampaikan secara lisan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu untuk dilakukan Perdamaian berdasarkan Restorative Justice.

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun Atau Pidana Denda Paling Banyak Rp.15.000.000,- (Limabelas Juta rupiah). Saksi Korban masih merupakan istri sah dari Tersangka sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 7271061092023018 tanggal 24 September 2023 dan ditandatangani oleh Yayut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama RI.

Tersangka dan Saksi Korban mempunyai anak yang masih kecil. Tersangka merupakan tulang punggung keluarga untuk anak dan istrinya. Bila perkara ini dilanjutkan ke tahap penuntutan akan di khawatirkan akan terjadinya perceraian antara Tersangka dan saksi korban. Telah adanya kesepakatan damai secara lisan dan tertulis di depan Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024. Dan masyarakat merespon positif

Dari Kejari Donggala, satu perkara, An. Mohammad Suhud melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Th. 2009 Ttg LLAJ.

Untuk perkara An. Moh. Suhud yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Adik kandung korban beserta keluarga besar korban Darawiah memaafkan Tersangka tanpa syarat, surat pernyataan damai yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2023. Anak kandung korban tidak akan menuntut Tersangka di pengadilan
seperti yang dituangkan dalam surat pernyataan;

  • Tersangka masih memiliki hubungan keluarga dengan korban;
  • Tersangka merupakan tulang punggung keluarga;
  • Tersangka memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan masih
    balita;
  • Tersangka selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggal;
  • Tersangka sudah memberikan bantuan berupa biaya RS dan perawatan jenazah serta santunan kepada keluarga korban;
  • Perwakilan Korban beserta keluarga besar yang meminta untuk dilakukan perdamaian dan dilaksanakan Restorative Justice, serta tidak ingin melanjutkan perkara sampai di pengadilan.

Kejaksaan Tinggi Sulteng melalui Kasi Penkum Laode Abd Sofian S.H., MH menyampaikan, semua persyaratan berdasarkan keadilan restoratif dianggap telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perja pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan SE Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022. Atas dasar itu JAMPIDUM menyetujui perkara tersebut untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

***