Pada kesempatan itu, Gubernur baru Sulteng memberikan kesempatan kepada seluruh unsur Forkopimda untuk menyampaikan kondisi yang berkembang sesuai dengan fungsi masing – masing.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Drs. Abdul Rakhman Baso, SH menyampaikan, bahwa dari segi keamanan Sulawesi Tengah dalam kondisi yang kondusif.
“Terkait dengan dukungan penanggulangan Covid -19, Polda Sulteng terus melakukan pendisplinan masyarakat dan mendukung program vaksinasi sesuai dengan target Nasional,” ujar Kapolda
Kapolda juga menyampaikan kondisi Poso, dikatakannya, dari 13 Kecamatan di Poso, tidak semuanya dalam kondisi tidak nyaman, namun ada 5 (Lima) Kecamatan saja.
Aksi teror yang dilakukan, kata Kapolda, bukan permasalahan SARA atau Agama, tetapi murni karena faktor Idiologi, tidak mengakui idiologi Bangsa yang sah, karena faktor dendam dan faktor ketimpangan pembangunan, sehingga untuk menumpas kelompok teroris di Poso saat ini dibentuk Operasi Madago Raya.
Kapolda pun dengan merasa sedih dan meneteskan air mata menyampaikan, bahwa ada stikma di masyarakat seolah – olah kondisi di Poso di pelihara, Saya tegaskan, saya sebentar lagi akan pensiun tidak ada unsur pembiaran disana, tolong Stikma ini agar dihentikan,” urai Kapolda Sulteng.
Danrem 132 Tadulako
Selanjutnya, Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf, meyampaikan kondisi teritorial Sulawesi tengah dan selaku Satgas rehab dan rekon dampak bencana Sulawesi tengah.
Danrem 132 Tadulako sangat bersyukur, karena Gubernur turun langsung untuk mempercepat pemulihan dampak bencana Sulawesi tengah.
Brigjen TNI Farid Makruf mengatakan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Huntap dan perlu untuk melakukan validasi data dampak bencana, supaya dapat dilakukan, apa yang segera dilakukan Pemerintah Daerah.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati )
Selanjutnya, giliran Kajati Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH,MH, Ia menyampaikan akan memberikan dukungan tehadap percepatan untuk berinvestasi di Sulteng dan sangat sependapat dengan pemikiran Gubernur, bahwa ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Ketua DPRD
Kemudian, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, Ia menyampaikan bahwa telah banyak menerima masukan percepatan penanganan Poso. Namun, dari segi Fiskal belum memadai, sehingga perlunya singkronisasi RPJMD.
“Kita sudah banyak menerima masukan tentang percepatan penanganan Poso, tetapi dari segi fiskal kita saat ini, belum memadai. Mudah – mudahan melalui APBD-P bisa dialokasikan anggarannya.
Nilam Sari Lawira juga berpendapat singkronisasi RPJMD, supaya rencana pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah daerah, demikian juga terkait dengan dengan penanganan bencana agar segera diselesaikan perubahan RT/RW.
Diakhir pertemuan, Gubernur Sulteng menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan semua pihak untuk bersama membangun Sulawesi tengah.
“Saya hanya memiliki mimpi -mimpi untuk membangun Sulawesi Tengah” mari kita wujudkan bersama mimpi tersebut menjadi kenyataan,“ tandasnya.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng
