Disinggung lagi soal adanya Monopoli proyek dikerjakan sejumlah rekanan/kontraktor yang sama, tapi berbeda bendera, mantan BP2PJK Babel (Bangka Belitung) itu menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu- menahu karena setahunya semua sudah sesuai dan tidak menemukan kejanggalan persekongkolan.
“Yang namanya persekongkolan itu ada 5 kriterianya, apakah dokumenya sama, harga sama, akte pendirian sama, dan jaminan juga sama, jadi jika 5 unsur itu tidak ditemukan, maka tidak bisa digugurkan,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, pihak BP2JKW Sulteng hanya secara administrasi, sedangkan di lapangan itu PPK – PPK yang bertanggungjawab secara teknis.
“Setelah kita lelang, kita serahkan BPHP-nya, disitu kan muncul tenaga kerjanya, dan sebagainya, kalau dilapangan tak sesuai maka PPK harus tegas,” terangnya.
Baca Juga : Proyek 3 Sekolah di Talise belum Dikerjakan, PT Wika : 3 Lokasi Sekolah Ini Menunggu Izin, Simak Ulasannya
Disinggung lagi soal tender-tender terkesan sengaja diatur, dan adanya setoran uang dari rekanan ke pihak Pokja, Pria kelahiran Jakarta itu menegaskan lagi hal itu tidak benar, dan tidak mengetahuinya. Bahkan, Kabalai selaku pembina Pokja lelang jika menemukan hal itu meminta melaporkanya.
“Hingga saat ini, saya belum pernah dengar Pokja menerima hal itu, bahkan saya sudah komunikasikan dan titip pesan kepada Polda Sulteng (Krimsus), jika ada Pokja saya yang main mata atau terima duit di luar, kasih tau ke saya, jika dibina tidak mau, silahkan bapak (Polisi,red) sikat saja,” terangnya lagi.
Kata dia, salah satu alat cyber crime yang canggih salah satunya di Sulteng, “Bila perlu alat itu dipasang di depan kantor saya, kita Bimtek Pokja ini komunikasi ke siapa saja, tapi saya sudah wanti-wanti ke Pokja, kalau ada apa-apa kalian tanggungjawab sendiri,” katanya.
Disela-disela diskusi, Kabalai BP2JKW Sulteng juga mengungkapkan bahwa pihaknya diserang luar dalam sejak kehadiran Balai Pelelangan ini, karena beberapa jagoan mereka (PPK) tidak menang.
“Ada loh PPK yang menitipkan jagoanya, tapi saya tidak punya kewenangan untuk memenangkan, hal ini bukan rahasia umum lagi,” terangnya lagi.
Dia juga mengakui, dirinya pernah dikunjungi salah satu oknum kontraktor lokal, dan menyodorkan uang sebesar Rp40 juta di ruanganya, hanya karena ingin dimenangkan dalam pelelangan kegiatan. Namun oknum itu ditolaknya mentah-mentah, sekaligus diusirnya ke luar ruangan.
“Saya usir orang itu, meski dia memaksa kan agar saya menerima uang itu, ruangan saya ini penuh CCTV mungkin satu-satunya Kabalai yang punya kamera pengintai lengkap dengan suara di 34 Balai se Indonesia,” pungkasnya.
Diketahui, tugas pelelangan dilakukan oleh BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi. Tugasnya sangat berat, harus tahan godaan dan intervensi. BP2JK harus memiliki kredibilitas karena menjadi wajah Kementerian PUPR.
Baca Juga : Mega Proyek 16 Sekolah Mendapat Sorotan LPHPN Sulteng
Pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR mengimplementasikan sembilan strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja pengadaan barang dan jasa, memperkuat sumber daya manusia, serta memperbaiki mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
(iwn)
