PALU, Bahanaindonesia.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, angkat suara terkait kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu.
Ia menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan dampak dari kelalaian dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) di dapur pelaksana program.
“Kita bisa memastikan ada SOP yang dilanggar di Dapur MBG. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan main-main dengan nyawa anak-anak kita,” tegas Longki dalam keterangannya, Kamis (19/9).
Program MBG adalah salah satu prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha lokal hingga aparat negara. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran fatal, termasuk penggunaan ikan dalam kondisi tidak layak konsumsi (sudah melek), yang sangat berisiko menyebabkan keracunan massal.
Longki mengaku telah menemukan langsung dapur yang tetap menggunakan bahan makanan yang tidak memenuhi standar. Hal ini, menurutnya, merupakan bukti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dari pengelola dapur.
“Jika semua prosedur dijalankan dengan benar, kasus-kasus keracunan tidak akan terjadi. Itu sebabnya saya meminta pengelola dapur benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap bahan baku. Setiap bahan makanan yang masuk ke dapur MBG harus melewati proses pemeriksaan kualitas. Bila ditemukan tidak layak, harus segera ditolak dan diganti.
Selain itu, Longki menyarankan agar jenis ikan seperti tuna, cakalang, dan ekor kuning tidak lagi digunakan dalam menu MBG karena kandungan alergen yang tinggi dan risiko keracunan bila tidak segar.
“Ikan-ikan ini mengandung alergen tinggi, apalagi bila sudah tidak segar. Ini sangat berbahaya dan harus disortir satu per satu,” jelasnya.
Politisi senior Partai Gerindra ini juga mengingatkan bahwa kasus keracunan massal bisa berujung ke ranah hukum, apalagi jika ada orang tua yang merasa anaknya menjadi korban.
Karena itu, Longki mendesak pemerintah daerah dan pelaksana program MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap dapur-dapur yang sudah pernah bermasalah.
“Bila ada dapur yang dua kali bermasalah, perlu dipertimbangkan pemutusan kerja sama. Kita tidak boleh kompromi dalam hal keselamatan anak-anak,” pintanya
Sebagai penutup, Mantan Gubernur Sulteng itu mengajak semua pihak untuk tetap mendukung program MBG sebagai bagian dari komitmen membangun generasi masa depan yang sehat dan cerdas. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas dan ketulusan pelaksana di lapangan.
“Ini program baik untuk generasi masa depan. Tapi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Tanamkan bahwa yang kita beri makan adalah anak-anak kita sendiri,” pungkasnya.
