POSO, Bahanaindonesia.com — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Nuzul Rahmat R., S.H., M.H., melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan menyambangi Kejaksaan Negeri Poso, Jumat (26/9).
Kehadiran Kajati beserta rombongan disambut secara adat oleh Kepala Kejari Poso, Lie Putra Setiawan, S.H., M.H., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Poso. Penyambutan adat tersebut menjadi simbol penghormatan, sekaligus menandai kali pertama Nuzul Rahmat menginjakkan kaki di Poso sebagai tamu kehormatan.
Dalam kunjungannya, Kajati Sulteng menggelar briefing internal dengan jajaran Kejari Poso. Kegiatan diawali dengan laporan singkat dari Kajari Poso mengenai pelaksanaan tugas dan capaian kinerja lembaga.
Dalam arahannya, Kajati menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program Kejaksaan, khususnya penerapan keadilan humanis melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Ia mendorong para jaksa untuk mengedepankan komunikasi informal yang baik dalam menangani perkara, sebagai upaya menghadirkan keadilan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan.
Selain itu, Kajati juga mengevaluasi beberapa bidang strategis, termasuk pidana khusus (pidsus), dan meminta peningkatan koordinasi antara Kejari Poso dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng.
Ia juga mengingatkan pentingnya etika komunikasi, termasuk dengan pemerintah daerah, melalui layanan bantuan hukum sebagai bentuk pengabdian institusi Kejaksaan kepada masyarakat.
“Penting bagi jajaran Kejaksaan untuk terus memberikan edukasi hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Informasi hukum harus mudah diakses agar bisa menjadi rujukan bersama,” ujarnya.
Nuzul Rahmat turut mendorong jaksa untuk terus memperdalam kajian undang-undang dan regulasi hukum guna memperkuat kapasitas profesional. Ia juga menyoroti pentingnya kenyamanan lingkungan kerja dalam mendukung produktivitas dan kinerja optimal.
Menutup arahannya, Kajati mengingatkan seluruh insan Adhyaksa Poso untuk menjaga solidaritas, integritas, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Ia menegaskan bahwa etika dan marwah institusi harus senantiasa dijaga dalam menjalankan tugas.
