oleh

Kunjungi Sulteng, Pokir DPRD dan Lambatnya Pengesahan APBD Menjadi Perhatian KPK

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir, menerima Satgas KPK RI Wilayah IV, Niken Aria dan rombongan untuk menyampaikan hasil Korsup KPK di Sulawesi Tengah, Jumat, 3 September 2021.

Niken Astuti Kasatgas KPK Wilayah V menyampaikan bahwa ada delapan Area Intervensi Korsubgah KPK antara lain :

  1. Perencanaan dan Pengesahan APBD.
  2. Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Peningkatan Kapasitas APIP.
  4. Manajemen ASN.
  5. Optimalisasi Pendapatan Daerah.
  6. PTSP.
  7. Manajemen Aset Daerah.
  8. Dana Desa.

Selain itu, kata Niken, bahwa ada Daerah untuk memenuhi Pokir DPRD sampai meminjam. Sehingga KPK berharap Pokir DPRD harus masuk dalam RKPD.

“Pokir jangan dibuat kecil – kecil alokasi anggarannya karena tidak memberikan dampak berarti kepada masyarakat, pokir DPRD juga menjadi perhatian KPK,” ujar Niken.

Selanjutnya, KPK juga melihat tentang perencanaan dan Pengesahan APBD, alasan apa yang membuat terlambat pengesahan APBD?

KPK juga menganjurkan, untuk membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) sebagai upaya pencegahan Korupsi pada dunia usaha.

Hal ini sangat penting karena 704 Penindakan yang dilakukan KPK pada Tindak Pidana Penyuapan yang dilatarbelakangi :

  1. Pengurusan Perijinan.
  2. Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Pengajuan Anggaran.
  4. Jual Beli jabatan.
  5. Pengawalan Hukum.

“Pembentukan KAD untuk membangun Bisnis yang betintegritas dan bisa mencegah terjadinya Suap menyuap,” tegas Niken.

Dalam pertemuan itu, Gubernur juga meminta masukan dari KPK terkait peningkatan Fiskal Daerah, guna mewujudkan Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis.

Daerah, pintanya, kedepan akan melakukan pembangunan Infrastruktur dengan peningkatan Fiskal Daerah, sehingga Gubernur meminta KPK dapat mendorong agar daerah penghasil dapat diberikan DBH yang lebih untuk menambah Fiskal Daerah Penghasil.

Diakhir pertemuan, Gubernur dan Wagub Sulteng menyampaikan ucapan terimakasih atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dari satgas KPK untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Ia pun menegaskan kepada seluruh perangkat daerah dapat menjalankan amanah dan harapan KPK.

Biro Administrasi Pimpinan 

News Feed