Bahanaindonesia.com- Polemik mencuat di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Sigi terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana pemeliharaan kendaraan dinas. Sejumlah pegawai penyuluh mengeluhkan minimnya kejelasan penggunaan anggaran untuk perawatan kendaraan roda dua dan empat yang mereka gunakan dalam tugas lapangan.
Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, selama hampir tiga tahun terakhir, mereka harus menggunakan dana pribadi untuk membiayai perbaikan kendaraan dinas. “Kami tidak pernah mendapatkan informasi rinci mengenai bagaimana dana pemeliharaan kendaraan digunakan. Anehnya, setiap kali ditanyakan, jawabannya selalu sama: dananya sudah habis,” ungkap salah satu pegawai kepada awak media ini.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan dinas yang masa berlaku pajaknya telah habis tanpa diperpanjang, sehingga menambah beban pegawai yang tetap harus menjalankan tugas mereka di lapangan.
“Ketidakjelasan ini menimbulkan spekulasi negatif. Selain mengikis kepercayaan terhadap manajemen Dinas, juga membuka celah potensi penyalahgunaan dana karena lemahnya kontrol dan akuntabilitas,” tambah sumber tersebut.
Merespons hal ini, Kepala Distanhorbun Sigi, Ikbal, membantah keras tudingan tersebut. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia menyatakan kecewa atas langkah beberapa penyuluh yang menyampaikan persoalan ini ke media.
“Persoalan ini seharusnya diselesaikan secara internal. Setiap pertemuan di BPP, saya selalu sampaikan bahwa dana pemeliharaan kendaraan memang terbatas. Ini bukan hal yang kami tutupi,” ujarnya.
Ikbal juga menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya memenuhi kebutuhan penyuluh, termasuk pengadaan anggaran pertemuan mingguan dan alat tulis kantor (ATK) yang sebelumnya tidak tersedia.
Terkait keluhan soal pajak kendaraan yang mati, Ikbal menilai itu merupakan kelalaian petugas di lapangan karena tidak melaporkan kondisi kendaraan kepada kantor pusat. “Kami sudah sampaikan berkali-kali, kalau ada masalah kendaraan, segera laporkan. Jangan diam saja, lalu salahkan dinas ketika tidak diurus,” tegasnya.
Meski demikian, Ikbal mengaku tetap terbuka terhadap masukan dan akan mengevaluasi pengelolaan anggaran agar ke depan lebih transparan dan tepat sasaran.
