“Kemudian, data WTP, katakanlah dari SK Pemda/Pemkot jumlahnya ditetapkan 500 orang. Namun setelah diklarifikasi atau divalidasi kembali ternyata mereka sebagian sudah mendapatkan bantuan Stimulan dll, maka tentunya jumlah yang ditetapkan berkurang.
Kemudian, terkait mobilitas tenaga kerja, pelaksana inginnya mendatangkan tenaga kerja dari luar sesuai ketrampilan kerja, tapi karena situasi pandemi Covid 19 tentunya ada pembatasan.
Selain itu, ada juga beberapa spesifikasi material yang dipakai juga adanya diluar Palu,” terang Suki Wiyono.
Suki Wiyono juga mengakui jika pelaksanaan pembangunan Huntap 1B di beberapa Desa di Kabupaten Sigi baru saja dimulai, karena sebelumnya juga terbentur keterlambatan penyedian lahan.
Ia juga menyarankan untuk kejelasan jumlah data huntap di setiap Desa dan Kabupaten kepada pihak Satker SNVT Perumahan.
“Untuk Sigi, Desa Salua sudah kita mulai saat ini sudah penggalian pondasi, nanti untuk detail jumlahnya boleh ditanyakan ke pihak Satker yah,” sebutnya.
BACA JUGA : Kementerian PUPR : Huntap di Palu Bisa Segera Ditempati Warga Terdampak Bencana
Suki Wiyono pun sangat optimis jika pelaksanaan pembangunan huntap 1B, sebanyak 1.005 unit tersebut dapat terlaksana dengan baik hingga batas waktu meskipun sebelumnya terkendala beragam permasalahan lahan.
“Penyedian lahan Palu dan Sigi sudah clear, kecuali Desa Loli Donggala, tapi kami yakin pembangunan ini selesai,” pintanya.
Diketahui, pasca peristiwa bencana gempabumi, Tsunami dan Likuefaksi yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah 2018 silam, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus melakukan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat penyintas bencana di Sulteng.
Pada tahun 2020 lalu, Kementerian PUPR telah memulai dan menyelesaikan pembangunan Huntap tahap 1A sebanyak 630 unit di Duyu, Kota Palu dan Pombewe, Kabupaten Sigi.
( Iwn)
