oleh

AHY Menang, Akhirnya MA Tolak Gugatan Kubu Moeldoko Soal AD/RT

Bahanaindonesia.com – Akhirnya perjuangan panjang kubu Moledoko di Mahkama Agung (MA) berakhir dengan penolakan. Pasalnya Mahkama Agung telah memutuskan menolak uji materi (judical review) terhadap Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang digugat oleh kubu Moeldoko melalui Yusril Ihza Mahendra.

Putusan itu dikeluarkan secara resmi oleh MA pada Selasa 9 Nofember 2021. Perkara ini tertera dalam No. Register Perkara : 39 P/HUM/2021. Pemohon : Muh. Isnaini Widodo, S.E., M.M., M.H., dkk.

Dalam pokok permohonan, para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa AD ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan, karena AD ART Parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol) dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik.

Kemudian, pembentukan AD ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh Termohon, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU;

Selain itu, objek permohonan baik dari segi formil maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

  1. UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol)
  2. UU 12/2011 jo. UU 15/2019 (UU PPP), dan
  3. Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015

Namun, segala dalil Muh. Isnaini Widodo, S.E., M.M., M.H., dkk. (pemohon) ditolak MA. Majelis yang menangani perkara tersebut berpendapat bahwa MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan.

Karena, AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP, sebagai berikut:

  • AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan;
  • Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU;
  • Tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

“Menyatakan permohonan keberatan HUM dari Para Pemohon tidak dapat diterima,” bunyi amar putusan dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11)

Adapun majelis yang menangani perkara tersebut yakni Majelis Hakim : Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis)Is Sudaryono, S.H., M.H. (Hakim Anggota), Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota)

Objek perkara, terkait AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART Partai Demokrat.

(Iwn)

News Feed