oleh

Yahdi Basma Terima Aspirasi Mahasiswa Soal UU Cipta Kerja/Omnibus Law

PALU – Paska diundangkannya RUU Cipta Kerja (Omnibis Law) tanggal 5 Oktober 2020, dua hari terakhir, substansi pro-kontra mengemuka di publik. Siang tadi, (7/10/2020), bertempat di Ruang Wakil Ketua DPRD Provinsi, anggota Fraksi NasDem Yahdi Basma, menerima perwakilan mahasiswa yakni sejumlah Ketua BEM dan Ketua PMII Palu (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Taslim Pakaya dan sejumlah fungsionarisnya.

“Kami meyakini, bung Yahdi sebagai wakil rakyat ini, pasti respon jika kami hendak temui. Nah, pertama, kami sejauh ini consern kawal RUU Omnibus Law. Kedua, semalam kami lakukan kajian atas perkembangan isu nasional, nah ada 12 item yang beredar luas sebagai kekurangan UU tersebut yang jauh dari nilai kesejahteraan rakyat. Namun, UU tersebut kan belum kami miliki, apakah bisa dijelaskan ini?”, ujar Taslim Pakaya, Ketua Cabang PMII Palu.

Yahdi menjelaskan bahwa memang di tengah masyarakat, beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Namun tentu tidak boleh kita telan mentah sebelum menerima UU yang sudah diundangkan tersebut,” ujar Yahdi.

Contohnya, lanjut Yahdi, “Dikatakan bahwa Uang pesangon akan dihilangkan? Tetapi faktanya, Uang pesangon tetap ada. Tepatnya ada di BAB IV: KETENAGAKERJAAN yakni Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 156
Ayat 1 UU 13 Tahun 2003, yg kurang lebih bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja,” jelas Yahdi

Info liar yang beredar juga disebutkan bahwa UMP, UMK, UMSP dihapus, padahal tidak. Lanjut Yahdi, “Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada Pasal 88C UU 13 Tahun 2003, khususnya Ayat (1) disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Di Ayat (2) disebutkan, Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Dan isu yang paling penting juga, info liar yang cenderung HOAX tersebut katakan, bahwa Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak? Namun Faktanya kata Yahdi, Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

PHK itu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dan di Ayat 2 nya, disebutkan bahwa dalam hal kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian PHK dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah diskusi berlangsung, rombongan mahasiswa tersebut berterimakasih, dan Yahdi menitip pesan bahwa selain aktif mengkritisi RUU, juga mahasiswa harus proaktif mengawal sejumlah RAPERDA yg saat ini sedang di bahas di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Karena UU kita di tingkat daerah itu kan PERDA, nah saat ini DPRD Provinsi godok 9 Ranperda, tambah 1 yakni Ranperda Perubahan PERDA Kesehatan Daerah untuk mengkonstruksi Protokoler Kesehatan terkait Covid19”, tandas Yahdi.

(Iwn)

News Feed