oleh

Terkait Rekomendasi LPJ 2019, Gubernur Sulteng Rapat Paripurna bersama DPRD melalui Vidcom, Ini Isinya

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, telah mengikuti Rapat Paripurna bersama DPRD Provinsi Sulteng melalui Vidio Converence, pada Senin (8/6), terkait rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun 2019.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin, dan dihadiri secara virtual seluruh anggota DPRD, Unsur Forkopimda, dan Kepala OPD Provinsi.

Dalam Vidcon, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Sulawesi Tengah antara lain terkait : 

– Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan perhatian kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, walaupun dalam masa rekapri Bencana Alam tetapi dapat berjalan Maksimal.

– Pertumbuhan Eakonomi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional dan tertinggi diwilayah Sulampua.

– Neraca perdagangan sulawesi tengah mengalami Surplus.

Kemudian DPRD juga menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Tahun 2019, dengan isi rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta Gubernur agar dapat meningkatkan dana pendidikan.

2. Meminta agar pendataan penerima manfaat bansos dapat didata kembali agar lebih akurat.

3. Meminta agar meningkatkan alokasi anggaran didalam percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dampak Bencana sulawesi tengah.

4. Meminta percepatan pembangunan dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana.

5 Meminta Gubernur agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan sangat mengapresiasi kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dapat membahas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Yang secara teknis diatur dalam peraturan pemerintah  Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut merupakan sarana yang efektif dan efesien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2019 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggungjawab pada masa yang akan datang.

Lebih jauh Gubernur Sulteng menyampaikan, bahwa penyerahan keputusan DPRD Provinsi Sulawesi tengah tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

“Rekomendasi yang disampaikan akan kami jadikan sebagai sarana dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun saat ini ikut terpengaruh oleh pandemi wabah covid-19.

“Sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar selaras dengan protokol pencegahan dan penanganan  covid-19.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya  dan mengucapkan terima kasih  yang tulus atas kontribusi,  sinergitas dan kebersamaan yang sudah terbangun.

“Dengan sedemikian solid antara  unsur legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Eksekutif  Pemerintahan dalam rangka menyukseskan tiap agenda pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Diakhir pembicaraannya Gubernur juga menyampaikan Permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung dalam mengikuti rapat Paripurna DPRD disebabkan SOP Covid 19, sehingga meminta kehadirannya secara virtual dalam rapat paripurna.

“Saya juga minta maaf, yang seharusnya akan hadir langsung mengikuti Rapat Paripurna DPRD, tetapi karena SOP Covid -19, terpaksa harus ditunda, tetapi kondisi ini tidak ada yang bisa disalahkan ini semua karena Virus Covid -19 yang terjadi,” ujar Gubernur kepada semua peserta rapat paripurna dalam vidcom.

(Biro Humas dan Protokol)

News Feed