PALU- Pengurus Pena 98 Sulteng yang dimotori Yahdi basma bersama Gerry Yasid, SH.MH selaku Kepala Kejaksaan (Kejati ) Sulteng gelar silaturahmi dengan sejumlah akitivis mahasiswa, LSM anti korupsi dan forum korban bencana di Kota Palu provinsi Sulteng, di Kafe Revan ahmad yani Palu (10/3/2020).
“Momen seperti ini sudah lama saya impikan, karena elemen seperti ini tokoh masyarakat, aktivis dan lainnya sangat kita perlukan, tanpa peran elemen – elemen ini penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik,” ujar Kejati.
Dalam pertemuan yang berlangsung Kejati Gery memperkenalkan dirinya berasal dari Provinsi Riau dan pernah bertugas sebagai Wakajati Sulsel dan kurang lebih selama 7 tahun bertugas dengan jabatan yang berbeda.
Pertemuan ini kata Gery adalah awal yang sangat penting, sesuai visi misi presiden, birokrasi dalam segala tugasnya harus bisa menciptakan kesederhanaan dan cepat bersifat produktif capai kinerja yang jelas.
Sulteng adalah satu Wilayah bebas korupsi ( WBK ) sehingga menjadi beban dalam peningkatan berikutnya.
Strategis kedepan kami mngedepankan fungsi pencegahan. ” Kejaksaan bukan hanya semata dalam konteks intelijen namun banyak, Korupsi adalah kejahatan luar biasa, musuh kita bersama, namun hingga saat ini korupsi bagai kebutuhan yang dijalankan karna ada kesempatan, untuk itu wajib bagi kita untuk kita awasi bersama,” tegas Kejati
Sambung Kejati, saat ini program penyuluhan hukum sebagai program pencegahan menjadi hal yang sangat prioritas, Saya akan memberdayakan APIP, jika ada laporan maka APIP lah lebih awal memeriksa dan menilai adanya pelanggaran setelah itu maka kejaksaan menindaklanjuti.
Pengembalian aset adalah poin sangat penting, dan kami sudah bangun unsur forkominda untuk pelaksanaan hal tersebut.
“Yakinlah apa yang saya buat untuk menjaga kewibawaan daerah, saya siap untuk tidak populis, saya mohon doa restu semoga bisa amanah,” cetus Kejati yang disambut tepuk tangan peserta pertemuan.
Kejati juga berjanji dalam rangka menghadapi Pilkada 2020 dirinya berharap pilkada berjalan dengan baik.
“Kalaupun ada laporan sebelum pilkada saya tidak akan terima dan proses kecuali setelah Pilkada,” tutupnya.
