oleh

Pemprov Sulteng Kembali Sandang Predikat WTP dari BPK

PALU – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng kembali memberikan predikat (opini) “Wajar Tanpa Pengecualian” hal ini adalah ketujuh kalinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh predikat WTP.

Namun demikian, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan .

Penyerahan LHP LKPD Pemprov Sulteng 2019 tersebut dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Video Conference dengan Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Bapak Dr. Dori Santosa, SE., M.M., CSFA, dan Muahaimin selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, (23/6).

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya.

BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:
1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

(***)

News Feed