oleh

Palsukan Tanda Tangan, Oknum PKH Banggai Bakal Dipolisikan

BANGGAI – Kisruh ditengah pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai terus bergulir.

Usai beredar isyu tentang “dugaan” politik praktis oleh beberapah oknum pelaku PKH Kabupaten Banggai terkait munculnya surat perjanjian kerjasama politik bersama salah satu peserta Pilkada, kini beredar rumor tentang sanggahan atau keberatan atas pemanggilan Pihak Bawaslu terkait laporan atas dugaan politik praktis tersebut.

Dilayangkannya surat klarifikasi atas putusan Bawaslu oleh oknum PKH bernomor 01/PPKH.Banggai/V/2020 perihal klarifikasi atas putusan Bawaslu Banggai justru menuai polemik di internal PKH itu sendiri.

“Terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum pengurus PKH Banggai dan tentang Politik Praktis yang menjerat beberapah oknum PKH itu adalah benar adanya, namun entah mengapa mereka sampai menyurat ke kementrian Sosial RI”, tutur sumber terpercaya Rabu 24/06/2020.

Sumber juga menambahkan bahwa ada sekitar 15 orang SDM PKH di palsukan tanda tangannnya guna untuk membela diri di kemensos dan menyanggah surat BAWASLU yang menyatakan bahwa terjadi kontrak politik dengan salah satu paslon.

“Perbuatan pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana yang bisa menjebloskan oknum pemalsu tanda tangan ke dalam penjara selama enam tahun.

Perbuatan memalsukan tanda tangan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”, tegas sumber.

Sumber menambahkan bahwa pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh oknum SDM PKH Kabupaten Banggai telah melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP dan Perdirjen Nomor 01/LJS/08/2018 tentang kode etik SDM PKH pasal 11 ayat 3 mengenai etika hubungan rekan sejawat.

“Surat perjanjian kontrak politik tersebut nyata dan benar adanya, namun pihak oknum PKH tersebut mencoba memutar balikkan fakta seolah-olah tidak ada surat perjanjian dengan salah satu peserta Pilkada Banggai 2020.

Serta cenderung menjatuhkan LEMBAGA BAWASLU yang notabene lembaga ini sangat di percaya jujur dan normatif dalam proses penanganan masalah yang ada. Pihak oknum Koordinator PKH Cs membuat alasan-alasan palsu dengan menyerang pribadi seseorang dan lembaga ternama di Indonesia ini yaitu BAWASL”, tutur sumber kepada media ini.

“Atas pemalsuan tanda tangan yang tertuang dalam surat nomor 01/PPKH.Banggai/V/2020 oleh oknum tersebut, pihak korban dalam waktu dekat ini akan mengajukan laporan kepada pihak kepolisian karena diduga telah melanggar melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP dan Perdirjen Nomor 01//LJS/08/2018 tentang kode etik SDM PKH, juga Pasal 11 ayat 3 mengenai Etika Hubungan Rekan Sejawat”, tutup Sumber.

Sampai berita ini diturunkan, awak media ini sedang menelusuri kebenaran informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Pengurus PKH Kabupaten Banggai, Dinas terkait dan Bawaslu.

(rin).

News Feed