oleh

Minimalisir Penyimpangan, Polda Sulteng Awasi Ketat Penyaluran Bantuan Bansos di Sulteng

PALU – Di tengah pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah terus mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Untuk itu pengawasan melekat dari Aparat Penegak Hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat sendiri sangat diperlukan, untuk memastikan pemanfaatan bantuan tepat pos sasaran dan meminimalisir indikasi penyelewengan, penyimpangan dilapangan.

Kepolisian Daerah Sulteng, dibawah Komando Irjen Syafril Nursal melalui Bidang Humas menghimbau kepada pejabat atau pihak yang melakukan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik bersumber dari Dana Desa ataupun sumber anggaran lain.

Terlebih dimasa pandemi COVID 19 ini, harus betul-betul disalurkan sesuai ketentuan kepada masyarakatnya yang berhak. Kepolisian akan terus meningkatkan pengawalan dan pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan.

Polda Sulteng juga meminta Masyarakat untuk membantu pengawasan bila menemukan adanya penyimpangan. Segera dilaporkan ke pihak Kepolisian baik di Polres atau Polda Sulteng, tegas Kapolda Sulteng dalam reles bid humas penmas Polda Sulteng (17/7)

Dalam pres reles juga dikemukakan bahwa sesuai press conference Karo Penmas Divhumas Polri tgl 14 Juli 2020. Polda Sulteng saat ini menangani 3 (tiga) kasus penyimpangan dana bansos.

“Benar Polda Sulteng dan jajaran ada melakukan penyidikan dan penyelidikan dugaan penyimpangan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak covid-19 yang anggarannya bersumber dari Dana Desa tahun 2020,” ujar bid Penmas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari kepada media bahanaindonesia.com (17/7).

Adapun tiga kasus tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, Perkara penyimpangan BLT di Desa Siniu Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong sebesar Rp 19.500.000 yg ditangani oleh Satreskrim Polres Parigi Moutong dengan terduga tersangka inisial G yang berprofesi sebagai Kades, penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dan 1 ahli, perkembangan perkaranya sdh tahap I di Kejaksaan Negeri Parimo pada tgl 13 Juli 2020.

Kedua, perkara dugaan penyimpangan dana BLT di Desa Ongka Persatuan Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong yang diinformasikan oleh masyarakat tgl 10 Juni 2020, telah ditindak lanjuti dg mengambil keterangan 19 orang saksi, mengumpulkan dokumen, dan perkaranya masih tahap penyelidikan oleh subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng.

Ketiga, perkara dugaan penyimpangan dana BLT di Desa Jono Oge Kec. Sirenja Kab. Donggala yang diadukan oleh Lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan (MAPJ) tgl 10 Juni 2020, telah ditindak lanjuti dengan mengambil keterangan 25 org saksi, mengumpulkan dokumen, dan perkaranya masih tahap penyelidikan oleh subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng.

Untuk perkara dugaan penyimpangan penyaluran dana BLT di Desa Ongka Persatuan Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong dan di Desa Jono Oge Kec. Sirenja Kab. Donggala, penyidik ditreskrimsus Polda Sulteng akan melakukan koordinasi dengan APIP / BPKP.

(***)

News Feed