oleh

LPK Siap Awasi dan Laporkan PPK yang Mengabaikan Surat MenPAN-RB

PALU, BAHANA INDONESIA – Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi Sulawesi tengah (LPK Sulteng) Ikbal Borman mengatakan, pihaknya akan mengawasi komitmen kepatuhan hukum, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Gubernur dan Walikota/Bupati di Wilayah Provinsi Sulteng dalam melaksanakan surat petunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan nomor B/50/M.SM.00.00/2019.

Surat yang ditandatangani Menteri PAN-RB Syafruddin tersebut, tertanggal 28 Februari 2019 dan ditujukan kepada para PPK di Seluruh Indonesia. Dalam surat itu kata Ikbal, dituangkan bahwa dalam rangka tertib adminstrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan  tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dijatuhi sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.

Bahkan ditegaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan dikenakan sanksi administratif jika tidak melakukan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang divonis korupsi dan telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Terhadap PPK dan PyB (Pejabat yang Bersangkutan) yang tidak melaksanakan penjatuhan PDTH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kata Ikbal jika dikutip dari surat tersebut. Pemecatan itu kemudian dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat.

Ikbal menambahkan, dalam penelusuran tim Indat LPK, diketahui 56 Oknum PNS diSulteng tercatat terancam dalam PTDH, 12 orang tingkat Provinsi dan 44 orang tersebar ditingkat Kabupaten/Kota. “Untuk Provinsi hasil klarifikasi kami kepada BKD Provinsi 12 orang yang tercatat sudah di PTDH sejak bulan Januari 2019, bahkan pengakuan salah satu pejabat terkait ada 16 orang yang telah di PTDH.

Untuk Kabupaten Donggala dan Poso, kata Ikbal informasi yang dihimpun sudah dilaksanakan, namun kami lagi mengumpulkan data pembuktiannya, untuk Kabupaten Sigi saat ini masih 1 orang dijatuhi PTDH, berdasarkan pengakuan pejabat Sigi mereka masih menerima 1 orang nama dari BKN Makasar,  jika ada tambahan nama dan telah berkekuatan hukum tetap maka akan ditindaklanjuti.

“Dari jumlah 56 orang yang ada, kami masih menelusuri daftar nama yang terkait dalam sebaran Kabupaten lainnya, baik diinstansi terkait dan Pengadilan Negeri dan sumber lainnya, jika nantinya ada PPK yang sudah menerima daftar nama dan putusan tetap yang bersangkutan, namun sengaja mengabaikan dan terindikasi melakukan upaya melawan hukum atas hal tersebut. Kami akan melaporkan langsung kepada Mendagri dan MenPAN-RB dan Penegak Hukum untuk diproses agar mendapat sanksi sesuai hukum yang telah ditetapkan,” Imbuh Ikbal saat ditemui dikantornya (15/7/2019).

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, sebanyak 1.372 ASN sudah dipecat dengan tidak hormat. Data tersebut per 26 April 2019. “Sebanyak 1.372 PNS dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1131,” melalui rilis, Sabtu (27/4/2019).

Sementara, masih terdapat 1.124 ASN yang tersandung kasus korupsi tetapi belum dilakukan PTDH. Jumlah tersebut terdiri dari 143 ASN di tingkat provinsi, dan 981 ASN lainnya di tingkat kabupaten/kota. Dan para kepala daerah memiliki waktu paling lambat 30 April 2019 untuk melakukan pemecatan terhadap PNS yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

(hrs)

News Feed