oleh

Ketum Lidik Meminta Pihak Gakkum KLHK Lakukan Penegakan Hukum Terhadap PT MAS

Indragiri Hulu – Adanya pengaduan masyarakat tentang limbah dari pihak Perseroan Terbatas Mitra Agung Swadaya (PT MAS) yang mencemari lahan masyarakat di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu telah membuat tim Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLHK) seksi II wilayah Sumatera turun kelokasi perusahaan dan meninjau langsung kebenarannya. Kegiatan itu telah berlangsung sejak 15 – 18 Juni 2020 lalu.

Hasil informasi yang di terima awak media bahwa tidak semua tempat yang ditinjau oleh tim Gakkum KLHK saat tim melakukan verifikasi data di lapangan.

Salah satunya adalah tempat pembuangan limbah cair di areal perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin LA (Line Aplikasi), dimana limbah cair hasil dari pembuangan pabrik kelapa sawit tersebut diduga telah mencemari lahan masyarakat bila curah hujan tinggi.

Saat tim lidik kasus dan beberapa awak media pada 25 Juni 2020 melakukan investigasi ke lokasi pembungan limbah cair tersebut, menemukan bayaknya pipa-pipa yang diarahkan pada areal perkebunan kelapa sawit untuk mengalirkan pembungan limbah cairnya.

Dari hasil temuan itu, lantas pada Senin 27 Juni 2020 dilaporkan langsung kepada Gakkum KLHK seksi wilayah II Pekanbaru, yakni melalui Alfian Hardiman SH. Laporan itu kemudian diarahkan langsung kepada Arief Hilman Arda S.Sos MT yang merupakan Kepala Tim yang kala itu turun langsung ke PT MAS dalam melakukan verifikasi lapangan.

Saat ditanya, apakah Arief mengetahui tentang lokasi pembuangan limbah yang dimaksud, Ia (Arief, red) pun membantah bahwa areal tersebut tidak ditunjukan. Walau pun saat itu, tim Media sempat menunjukkan dokumentasi foto tentang areal tersebut.

“Kami hanya fokus terhadap laporan yang diterima tentang keluhan masyarakat yang sawitnya mati tercemar limbah sawit,” katanya berkilah.

Lalu kemudian, pada Kamis 02 Juli 2020 DLHK inhu turun ke lokasi terkait laporan lidik kasus ke Gakum KLHK dan melakukan verifikasi lapangan serta mengambil sempel limbah tersebut untuk di uji laboratarium.

Disaat yang bersamaan awak media langsung konfirmasi dengan tim DLHK yang turun langsung ke lokasi pembuangan limbah tanpa izin tersebut.

Hasilnya, Mahmud yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) mengungkapkan bahwa, izin LA (Line Aplikasi) memang tidak dimiliki oleh perusahaan PT MAS. Serta saat ditanya tentang kesalahan dari pihak perusahaan, Mahmud pun menyatakan bahwa tindakan itu salah dan akan ditindak secara hukum.

“Kita akan menghentikan pembuangan limbah itu, sambil menunggu izin mereka keluar,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pihak perusahaan justru mengatakan bahwa masyarakat lah yang meminta agar limbah itu di buang di lokasi yang ada saat ini.

“Jadi masyarakat katanya yang meminta dan bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan,” ungkap Mahmud.

Secara terpisah, Soni, Ketua Umum Lidik Kasus Pusat meminta kepada pihak Gakkum KLHK untuk melakukan penegakan hukum terhadap PT MAS atas tindakannya karena dinilai merupakan tindak kejahatan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.

“Sesuai dengan UU PPLH bahwa Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” tutup Soni.

(BI/Tim Lidik Kasus)

News Feed