oleh

Kemelut Kasus Indikasi Korupsi Dana Desa Tompi Bugis, Simak Pengakuan Bendahara Desa, Ternyata

SIGI – Dugaan indikasi Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa (DD/ADD) yang terjadi di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan hingga saat ini masih menjadi sorotan Publik.

Pasalnya, 76 KK warga Desa Tompi Bugis yang terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) hingga saat ini belum menerima uang yang dijanjikan sejak bulan November 2020 – Februari 2021.

Bukan hanya itu, dari 5 kegiatan yang direncanakan bersama dalam APBDES 2020 yang telah dianggarkan, hingga kini tersisa 3 item lagi yang sama sekali belum dituntaskan. Karena anggaran untuk giat itu tidak ada lagi alias kosong dikas bendahara Desa Tompi Bugis sejak bulan Desember 2020.

Hal ini dibenarkan Rosmiati selaku bendahara Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Ia mengaku dana (uang) Desa yang dikelolahnya sejak akhir bulan Desember 2020 tidak ada.

“Kalau sampai saat ini pak, uang sama saya (Bendahara) sudah tidak ada, terakhir kemarin bulan Desember disalurkan untuk pembayaran honor perangkat desa dan petugas yang digaji oleh desa, kurang lebih Rp 100 juta lebih,” ungkapnya kepada redaksi bahanaimdonesia.com saat dihubungi (2/2/2021).

Dari bilik telfon gengamnya Rosmiati menjelaskan, dalam setiap pencairan uang dari Bank, dirinya selaku Bendahara tidak sepenuhnya menyimpan dan mengelola uang Desa karena sebagian lainnya disimpan dan dikuasai Pj Kades.

Ia selaku bendahara hanya menyimpan sebagian dan sebagian uang tersebut disimpan pak kades, katanya.

“Itu tadi yang saya bilang pak, yang kelola uang pak sebagian kades, jadi saya pegang uang yang untuk BLT dan kegiatan kecil – kecil oprasional saja,” Ungkap wanita yang dikenal dengan sapaan Ana ini.

Ia juga tak menampik, bahkan membenarkan pernyataan Bahrudin, Sekdes Tompi Bugis dalam pemberitaan sebelumnya yang ditayangkan bahanaindonesia.com pada 19 Januari 2021 yang lalu, tentang 5 item kegiatan yang belum dilaksanakan dan terbayarkan.

Namun kata Rosmiati, dari 5 item tersebut ada 2 kegiatan yang telah diselesaikan pada 19 Januari 2021.

“Betul itu apa yang dibilang Sekdes, tapi kalau untuk honor BPD sudah dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2021, kemarin, setelah ada pemberitaan Sekdes itu, pak kades menemui saya dan memberikan uang untuk membayar sisa honor anggota BPD dan LPM, jumlahnya Rp.16, 500.000 ( Enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Jadi untuk honor BPD dan LPM semua sudah dibayarkan. ” Urainya.

“Jadi sisa yang lain yang belum dilaksanakan sisa dana BLT dan Tribun,” urainya lagi.

Persoalan ini lanjut Rosmiati alias Ana, sebelumnya telah mendapat perhatian dari pihak kantor PMD Kabupaten Sigi karena adanya laporan pihak BPD Tompi Bugis. Namun ia lupa tanggal kedatangan pihak PMD pada waktu itu.

Dan bahkan sambungnya, ia juga telah mendapatkan info dari pihak aparat dan Camat, akan kedatangan tim inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksan khusus pada pekan ini.

“Informasi juga dari teman aparat dan Camat, dalam waktu dekat akan ada pemeriksaan khusus dari Inspektorat minggu ini pak, atas kasus dana desa di tompi bugis yang telah diberitakan,” katanya lagi.

Ditanya, jika nantinya kasus ini mendapat atensi Aparat Penegak Hukum, Rosmiati mengatakan dirinya siap dan akan menjelaskan sesuai fakta yang ia ketahui.

Diberitakan sebelumnya (19/1/2021), sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK) Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun anggaran 2020 dari pemerintah setempat.

Ini sudah tahun 2021, saat kami tanyakan apa alasannya, mereka (Pemdes, red) pun tidak mengetahuinya. Anehnya, Desa lainnya yang berada Kecamatan Kulawi Selatan, sudah membagikan BLT kepada warganya,” kesal warga itu, sembari menambahkan, agar aparat penegak hukum Kepolisian atau Kejaksaan untuk mengusut kejelasan dana tersebut.

Pihaknya juga ingin agar dana secepatnya dibagikan, mengingat tingkat kebutuhan biaya terus berjalan ditengah kondisi pandemi Covid 19.

Hal inipun dibenarkan Bahrudin selaku Sekdes Tompi Bugis saat ditemui awak media ini (17/1).

“Memang benar, sebanyak 76 KK belum menerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa (DD), padahal dana tersebut sudah cair sejak bulan Mei 2020, namun sampai sekarang belum dibagikan kepada warga,”Ungkap Bahrudin (17/1).

Bahrudin pun tidak mengerti atas alasan belum dibagikannya dana itu. “Saya tidak dilibatkan dalam permasalahan itu sehingga tidak banyak ketahui,” jawabnya.

Dipaparkannya, kegiatan yang direncanakan bersama dalam APBDES 2020, sama sekali belum ada terlaksana.
Yakni :

  1. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yakni pembangunan tribun lapangan sepak bola senilai Rp 303.707.500,-
  2. Pembinaan Kemasyarakatan senilai Rp 17.440.000,-
  3. Honor anggota BPD 2 orang x Rp 6000.000,- (= Rp 12.000.000,-)
  4. Bantuan langsung tunai (BLT) Rp 300.000,- dikalikan 76 KK (= Rp 22.800.000,-)
  5. Kegiatan Ketua LPM 1 tahun Rp 1.500.000,- .

“Jadi total keseluruhan anggaran yang belum dilaksanakan sebanyak Rp 357.447.500,-” ucap Sekdes merinci.

Lebih lanjut dijelaskannya, Pejabat Sementara (Pj) Kepala Desa Tompi Bugis, Tajering SE, dalam pertemuan bersama Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, sempat menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab semua dengan dana dan kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut.

Ironisnya, Tajering SE, saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa semua keluhan itu tidaklah benar.

Yang terpenting saya bertanggung jawab atas dana yang saya gunakan. Di Inspektorat kan ada pembinaan,” Ucap Tajering yang juga merupakan Sekretaris Camat Kulawi Selatan berkelik.

****

News Feed