oleh

Hari ini Pemprov Sulteng Rapat Virtual Bersama Deputi V KSP, Tentang Penanganan Covid 19, Ini Isinya

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, diwakili SekdaProv Sulawesi Tengah Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si, didampingi Kepala BPBD , Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, CES, Kadis Kesehatan, dr. Reny Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Kapolda Sulteng diwakili Dir. Samapta Kombes Pol. Edy Chumaedi, hari Jumat tadi, 14 Mei 2020, telah mengikuti rapat virtual bersama Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), dalam pembahasan Penanganan Covid-19 di kawasan Indonesia Timur. 

Dalam rapat bersama yang diikuti sejumlah Pemerintah Provinsi yang ada di Kawasan Indonesia Timur tersebut, Deputi V KSP, Jelesweri Pramodhawardani, menyampaikan bahwa pihak KSP perlu mengetahui langkah langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Daerah terkait Penanganan Covid-19 dan hal kendala yang dapat menghambat penanganan Covid -19 .

Mewakili Propinsi Sulteng, Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, menjelaskan secara rinci kondisi penanganan Covid -19 di Sulteng dan langkah langkah strategis yang sudah dilaksanakan dalam penanganannya.

Kemudian, Sekdaprov Sulteng juga menyampaikan saat ini perlunya bantuan dan dukungan Pemerintah Pusat, jika pandemi covid 19 belum selesai, berupa ;

– VTM dan 2 Dakron

– Rapid Test

– Reagen RT-PCR

Lebih jauh Sekdaprov Hidayat memaparkan, bahwa dari 12 Kabupaten dan 1 Kota di Sulteng, ada satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang sudah melaksanakan PSBB yaitu Kabupaten Buol.

Pelaksanaan PSBB tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/300/2020.

Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Hidayat juga melaporkan bahwa dengan terjadinya bencana Non Alam sangat mempengaruhi percepatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Dampak Bencana Alam Sulawesi Tengah 28 September 2018 antara lain ;

1. Banyak program pembangunan untuk rehan dan rekon pemulihan bencana alam 28 September 2018 tidak dapat dilaksanakan karena alokasi anggarannya direfocusing/relokasi untuk menangani Covid-19 .

2. Masayarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi, Liquifaksi, dan Tsunami Tanggal 28 September 2018 lalu, masih bermukim di huntara-huntara yang ada. Kondisi tersebut menyulitkan Pemprov untuk menerapkan pemberlakuan Social Distancing dan Physical Distancing.

3. Terhadap ekonomi masyarakat banyak usaha kecil UKM dan IKM yang harus tutup dan menimbulkan terjadinya PHK.

Selain itu, SekdaProv Hidayat  menambahkan bahwa Distribusi Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melalui pergeseran anggaran Pemerintah Provinsi akan memberlakukan pemberian Bantuan Sosial beras 10 Kg / KK selama 2 Bulan kepada masyarakat miskin, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun bukan merupakan penerima manfaat

Mendengar hal itu, Deputi V KSP sangat mengapresiasi langkah – langkah yang sudah diambil dan diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Terkait dengan Percepatan Rehab dan Rekon dampak Bencana Alam akan dikoordinasikan dengan PUPR, supaya mengambil langkah langkah percepatan, dan untuk Dukungan penanganan Covid -19 akan dikoordinasikan dengan Gugus Nasional Penanganan Covid-19 .

(Biro Humas dan Protokol)

News Feed