oleh

Disaksikan KPK, Pemprov dan Kejati Sulteng Tandatangani Hal Ini

PALU – Disaksikan secara Virtual oleh Komisioner KPK, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, bersama Kajati Sulteng Gerry Yasid, SH,MH, telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penyelamatan aset dan penerimaan Negara. Giat ini berlangsung ruang Pogombo kantor Gubernur Sulteng, Rabu (2/9/2020).

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan Bupati, Walikota bersama Kajari masing -masing se-Sulawesi Tengah dan disaksikan secara Virtual oleh Gubernur dan Kajati dan juga Komisioner KPK.

Kerjasama yang ditandatangani bersama Gubernur dan Kajati Sulawesi Tengah dengan nomor : 718/7434/BPKAD/2020 , Nomor: B-52/P.2/GS/08/2020, tanggal  2 September 2020.

Adapun Ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani tersebut meliputi :

  1. Pengembalian / Pemulihan Aset Negara /Pemerintah atas Penguasaan Pihak Ketiga ( Perorangan dan Swasta)
  2. Pengembalian /Pemulihan penerimaan negara /daerah dari sektor pajak PNBP dan Retribusi.
  3. Penagihan Tunggakan Sumber Penerimaan Negara /Daerah kepada Perorangan dan Perusahaan.
  4. Rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak pihak yang bertanggungjawab atas pengalihan aset negara pemerintah kepada penguasaan pihak ketiga. 
  5. Rekomendasi Sistem Pencegahan korupsi atas pengalihan aset negara/Pemerintah terhadap penguasaan pihak ketiga.

Dalam sambutanya, Kajati Sulteng Gerry Yasid, SH MH menegaskan, bahwa penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan sebagai upaya koordinasi dalam pelaksanaan fungsi dengan baik, dan sekaligus dukungan kepada KPK dalam penyelamatan aset negara dan penegakan hukum di wilayah Sulteng.

“Kejaksaan akan terus memberikan dukungan kepada KPK dalam penyelamatan aset Negara dan penegakan Hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Drs. H. Longki Djanggola dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kajati Sulteng dan jajaran, yang telah bersedia mendukung program dan mengamankan serta menertibkan aset milik pemprov Sulteng.

Hal ini kata Gubernur, sebagai upaya untuk mewujudkan asas-asas pengelolaan barang milik daerah yang mencakup asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai guna menunjang visi pembangunan sulawesi tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing.

“Saya melihat hal ini juga merupakan perwujudan dari sinergitas antara Pemerintah provinsi dengan Kejati Sulteng dalam menjaga, mengamankan dan menyelamatkan aset serta objek-objek pendapatan yang dimiliki pemerintah provinsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Gubernur.

Gubernur Sulteng juga mengharapkan kiranya lewat momentum perjanjian kerjasama dan surat kuasa khusus ini, akan mempercepat proses penyelesaian segala dinamika permasalahan aset dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Mengingat peran keduanya yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip-prinsip desentralisasi wilayah.

Menyaksikan giat ini, Koordinator Wilayah II Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov dan jajarannya yang sudah dapat memfasilitasi kegiatan penandatangan Kerjasama dengan Kajati dan juga Bupati , Walikota dengan Kajari di daerah masing masing.

“Kami berharap kedepan tata kelola aset didaerah sudah dapat berjalan dengan baik. Dari hasil Verifikasi Korsupgah dari 14 Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah.

“Kabupaten Banggai dan Kota Palu sudah berada pada skor diatas 50 % dari 8 indikator pencegahan yang dilakukan Korsupgah KPK.

“Semoga daerah lainnya dapat mengikutinya dalam penataan aset KPK fokus pada pendataan Aset, Pengelolaan Aset, Pensertifikatan Aset dan Penertiban dan Pemulihan Aset,” tandas Asep Rahamat Suwandha.

(Biro Humas dan Protokol)

News Feed