oleh

Diduga Lakukan “Penggelapan Jual – Beli” Surat Penyerahan Camat Tatanga Dipolisikan

PALU – Terkait proses jual – beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Meranti, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, sesuai dalam berita acara jual beli yang terlampir dalam surat penyerahan Camat Tatanga Nomor : 30/TTG.NN/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Syarifuddin Halud, dinilai cacat hukum dan diduga telah terjadi tindak penggelapan berkas (surat, red) atas kepemilikan tanah tersebut.


Dugaan tindak pidana penggelapan atas terbitnya Surat Penyerahan Camat Tatanga tersebut, terungkap setelah adanya laporan polisi pada Jum’at (23/10) lalu, bernomor : LP/381/X/2020/SULTENG/SPKT yang dilayangkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah dan yang menjadi terlapor ialah Hk (inisial,red), yang juga diketahui seorang pensiunan pegawai pertanahan Kabupaten Toli – Toli, Sulteng.


Oleh pelapor yang diketahui bernama Ahyar kepada Media ini mengatakan Surat Penyerahan yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan, terkesan begitu dipaksakan, sebab telah menghilangkan atau menggelapkan status kepemilikan awal dari tanah tersebut.


“Pada tahun 2011, orang tua kami telah memperoleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang juga diterbitkan oleh Kelurahan Nunu yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Tatanga.

Tapi, kok bisa, tiba tiba muncul SKPT atas nama orang lain, di lokasi yang sama,” ucapnya penuh heran.

Adapun SKPT yang disebutkan oleh Ahyar sebagai miliknya bernomor : 593/21/IV/2011 seluas 6.550 m2 atas nama Achmad Effendy.


“Achmad Effendy itu bapak saya. Dan SKPT itu sudah terbit sejak 18 April 2011. Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) nya pun terus terbayar dengan nomor objek pajak (NOP) : 72.71.030.011.010-0006.0 dan dalam surat PBBnya, diterbitkan atas nama Ibu saya, Ramuna M Yasin,” paparnya.


Beranjak dari laporan polisi yang dimaksud, Media Bahana Indonesia.com pun coba untuk menelusuri informasi ke sejumlah pihak yang terkait.


Syarifuddin Halud selaku pihak pembeli yang ditemui di bilangan jalan Datu Pamusu, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, mengatakan, dirinya selaku pembeli tidak mengetahui persoalan tanah tersebut.


“Saya beli tanah itu, karena menurut instansi pemerintah (Kantor Kelurahan, red) bahwa tidak ada persoalan atas tanah itu. SKPTnya kan diterbitkan Lurah dan Camat,” tandas Sayfruddin saat ditemui dikediamannya.


Secara terpisah, Ismail Lagonda selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) di lokasi tanah bersengketa itu, saat dicoba untuk dikonfirnasi, ternyata diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020.


Sementara itu, Asri Lodjo yang juga ditemui Media Bahana Indonesia di kediamannya, menuturkan, bahwa secara pribadi dirinya selaku Ketua Warga (RW) di lokasi tersebut, siap untuk memberikan kesaksian bahwa tanah itu benar adanya milik Hamka, sesuai dalam SKPT yang diterbitkan oleh Kelurahan Nunu, bernomor : 593.21/36/NN.VI/2020 yang baru saja diterbitkan oleh pihak Kelurahan Nunu pada tanggal 5 Juni 2020, tepat bersamaan saat transaksi jual – beli dilaksanakan dan diterbitkannya Surat Penyerahan Camat Tatanga kepada Syarifuddin Halus.


“Saya saksi hidup, bahwa benar itu tanah waris dan Hamka berhak sebagai ahli waris. SKPT atas nama Achmad Effendy itu yang tidak betul. Saya tahu persis soal tanah itu,” tegas Asri.


Ironisnya, saat ditanya apakah Hamka (terlapor, red) memiliki dasar dalam pembuatan SKPT tersebut, Asri (Sapaannya, red), tidak mengetahui secara pasti. Dan bukan hanya itu, sebagai saksi dalam berita acara peninjauan lokasi, Asri pun tidak mengetahui tentang ukuran panjang serta lebar dari lokasi yang dimaksud.


“Kalau ukurannya saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya luasnya mencapai 4.000 lebih. Lebih jelas tanyakan pada Hk, dia (Hk, red) punya semua buktinya,” jawabnya singkat.


Secara terpisah, terlapor Hk yang dicoba ingin dikonfirmasi, dikabarkan berada di wilayah Kabupaten Toli – Toli. Saat dihubungi via ponsel miliknya yang bernomor 081354547xxx, mengatakan, bahwa tan sah itu adalah milik orang tuanya. Dan sebagai ahli waris, dia (Hk, red) berhak untuk menjualnya.

“Satu Nunu tahu bahwa itu tanah orang tua saya. SKPT atas nama Achmad Effendy itu tidak benar, dia (Achmad, red), hanya anak mantu. Ok, terima kasih,” tutupnya dari balik ponsel.


Lain halnya yang disampaikan oleh Lurah Nunu, Nurdin F Alam, saat dihubungi via telepon selulernya guna mengkonfirmasi hal itu Senin (26/10) tadi malam, menuturkan dirinya tidak bisa memberi tanggapan via ponsel.


“Lebih baik kita bertemu langsung, nanti disana ada Kasi Pemerintahan yang bisa menjelaskan,” ucapnya dari balik ponselnya malam tadi.


Namun ketika Media Bahana.Indonesia, mencoba untuk mendatangi kantor Kelurahan Nunu, sekitar pukul 13.00 Wita pada Selasa (27/10) kemarin, oleh salah seorang staff nya, mengatakan bahwa Lurah Nunu sedang tidak berada di tempat.


“Pak Lurah barusan keluar, tadi ada. Mungkin sedang istrahat siang. Kami tidak tahu jam berapa pak Lurah akan balik ke kantor,” ucap ibu, salah seorang staff di kantor Nunu.


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, selain adanya penerbitan SKPT “ganda” dalam satu lokasi, awak Media Bahana Indonesia pun juga menemukan, bahwa pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Palu pun juga telah menerbitkan kwitansi PBB “ganda” dalam satu lokasi yang sama.

Hal itu dibuktikan dengan terbitkan PBB bernomor 72.71.041.001.010-0217.0 atas nama Syarifuddin Halus, terletak di jalan Meranti Dalam seluas 4.728 m2, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penyerahan Camat Tatanga.


Menyikapi hal itu, Mursidin H Yusuf SSos MSi, selaku Kepala Bidang Pendapatan II, yang sempat ditemui menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi kembali atas penerbitan kwitansi PBB tersebut.


“Kami akan laporkan temuan ini kepada Kepala Badan. Untuk itu, pihak yang merasa dirugikan, silahkan ajukan surat permohonan pembatalan. Nanti kami pelajari,” tutur Mursidin saat ditemui di ruang kerjanya.


Namun demikian, dirinya tidak dapat menampik bahwa timnya yang bertugas di lapangan telah keliru atas penerbitan dua lembar kwitansi PBB di atas lokasi tanah yang sama.

(Adrian).

News Feed