oleh

Didemo Jumat Keramat, Kejati Sulteng : Komitmen Kami dalam Pemberantasan Tipikor Tidak Perlu Diragukan

PALU – Momentum Jumat Keramat yang biasanya menjadi hari sakral di kantor Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam memberikan informasi kepada awak media dalam press reles tersangka kasus tindak Pidana Korupsi, kali ini dipenuhi sejumlah massa aksi unjuk rasa yang tergabung Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS- ADI).

Pasalnya, puluhan massa aksi unjuki rasa dari LS- ADI datang membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di Sulteng, tepat di depan kantor Kejati Sulteng, pada Jumat (2/7/2021), karena dihentikannya (SP3) Perkara dugaan korupsi pembayaran ekskalasi jembatan IV Palu.

Ketua LS- ADI Kota Palu, Rully S Alim dalam orasinya menyampaikan, pihaknya melakukan pengawalan kasus dugaan korupsi Jembatan IV dengan melaksanakan 6 kali aksi dan 3 kali audiensi dengan pejabat kejati, dengan harapan bisa mendorong Kejati dalam pengungkapan kasus tersebut.

“Sudah 3 kali pergantian Kajati dan rotasi pejabat-pejabat menanganinya, akhirnya kasus ini diberhentikan (SP3),” kesalnya.

Padahal katanya, Kajati Sulteng, Jacob Hendrik Pattipeilohy dalam pamfletnya bertuliskan, “Selama saya bertugas di Sulteng tidak sejengkal pun ruang untuk para koruptor, siapapun dia dan backing-backingnya, hukum tidak boleh tajam kebawah, tumpul keatas”

“Nampaknya hanya bualan untuk pencitraan semata, kami menganggap Kajati Jacob Hendrik Pattipeilohy telah masuk angin dan gagal menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum dan keadilan di Sulteng,” kata Korlap Aksi LS-ADI Mastang.

Sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan dan meluapkan emosi, puluhan masa aksi tergabung dalam Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS- ADI) lalu membuat lingkaran dan membakar keranda berisi ban-ban bekas dan poster Kajati Sulteng. Dan sambil terus meneriakan yel-yel copot Kajati Sulteng.

Situasi sempat memanas antara masa aksi dan aparat kepolisian, terjadi tarik menarik dan kejar-kejaran. Namun situasi tetap kondusif serta terkendali.

Menanggapi peristiwa itu, Pihak Kejati Sulteng melalui Kasi Penkum Kejati Sulteng, Reza Hidayat, SH,MH yang dikonfirmasi media ini melalui kontaknya whatsapnya, mengatakan, bahwa pihaknya telah berkerja sesuai prosedur perundangan yang berlaku dalam penanganan Perkara dugaan korupsi pembayaran ekskalasi jembatan IV Palu.

Dan mempersilahkan bagi siapapun untuk mengambil langkah- langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk membuktikan tudingan – tudingan itu.

“Kami pastikan tidak benar, apabila ada yang bisa membuktikan tudingan tersebut maka kami persilahkan untuk mengambil langkah- langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” balas tegas Reza menjawab konfirmasi, (2/7/2021).

Alumni Fakultas Hukum Untad Palu ini, juga sangat menyayangkan, aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerumunan ditengah – tengah pandemi COVID-19. Dan hanya konsen terhadap perkara tertentu.

“Kami sedikit menyayangkan teman-teman dari LS-ADI melakukan aksi yang menimbulkan kerumunan di tengah -tengah pandemi covid-19. Padahal, kami membuka seluas-luasnya pintu apabila perwakilan dari LS-ADI ingin menyampaikan langsung aspirasinya.

Namun, kami memaklumi mungkin hal tersebut diakibatkan teman-teman dari LS-ADI memang tidak datang untuk berdiskusi melainkan hanya melakukan orasi di Kantor Kejati.

Walaupun sempat memanas, namun kami berterima kasih kepada pihak Kepolisian yang mengawal dengan baik jalannya aksi.

“Komitmen Kejati Sulteng dalam pemberantasan tipikor tidak perlu diragukan, namun patut disayangkan pihak LS-ADI hanya konsen terhadap perkara tertentu.,” tandas mantan kasi C Intel Kejati Sulteng itu.

(Ikm/BI)

Baca Juga : Kejati Sulteng : Penyidikan Perkara Jembatan IV Palu Dihentikan

News Feed