oleh

Cegah Korupsi Dana Covid 19, KPK Tegaskan Hal Ini untuk Para Gubernur

PALU – Tingkatkan Sinergitas dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengendalian Korupsi dalam kedaruratan Pandemi Covid 19, Rabu (24/6), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri pimpin rapat kordinasi (Rakor) bersama para Gubernur Se – Indonesia.

Selain Para Gubernur, rakor yang digelar secara virtual tersebut, juga diikuti kepala BPKP RI, Moh. Yusuf Ateh, Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan, Inspektur Kemendagri, Dr. Drs. Tumpak H. Simanjuntak, MA. dan 9 Korwil KPK.

Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H. Longki Djanggola, didampingi Asisten Administrasi Umum dan Hukum, Mulyono, dan Kepala Inpektur Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Muh. Muchlis, MM.

Dalam kesempatan itu, kepala BPKP RI Moh.Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa pencegahan korupsi dalam hal penggunaan anggaran pencegahan pendemi covid -19, harus dipastikan anggaran tersebut benar – benar sampai kepada masyarakat.

“Karena alokasi anggaran penanganan Covid-19 sangat besar antara lain melalui APBN sebesar Rp 695, 2 T, dari Seluruh APBD sebesar, Rp 72, 6 T, melalui Dana Desa sebesar, Rp 22, 4 T. 

“Sehingga dibutuhkan sinergi dalam dalam pengawasanya sehingga dapat kita pastikan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik .

“Tingkatkan Peran APIP, dan APH, dan berkoordinasi dengan perwakilan BPKP didaerah agar pelaksanaan Anggaran penangan Covid-19 dapat berjalan dengan baik,” Ujar Kepala BPKP RI.

Selanjutnya Inspektur Kemendagri, Tumpak H. Simanjuntak, menyampaikan bahwa Fokus Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid -19 adalah untuk Penanganan Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial.

“Dengan adanya Refocusing APBD dan adanya penurunan Alokasi APBD sampai dengan 17, 18 % sehingga Pemerintah Daerah diminta :

– Menetapkan urutan prioritas anggaran .

– Pengendalian secara ketat Pengeluaran /Belanja.

– Menyusun anggaran Kas secara cermat dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana ( SPD ).

“Diharapkan Kepala Daerah dapat meningkatkan peran APIP dan Pengawas Eksternal dan APH agar bersinergi dalam pencegahan korupsi alokasi dana penanganan Covid -19,” Ucap Inspektur Kemendagri.

Terakhir pada kesempatan itu Ketua KPK Firli Bahuri, meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar fokus untuk melaksanakan program penyelamatan masyarakat dalam kondisi pendemi covid-19.

“Dipastikan program untuk penyelamatan masyarakat dalam penganan pendemi covid -19 dapat berjalan dengan baik.

Saat ini KPK dalam pemberantasan korupsi dilakukan dengan 3 Pendekatan.

1. Pendidikan Masyarakat , untuk anti Korupsi, Melalu lembaga pendidikan, Pejabat BUMN ,Penyelenggara Negara.

2. Pendekatan Pencegahan.

3. Pendekatan Penindakan .

Fokus Pencegahan Korupsi oleh KPK ada pada beberapa area antara lain :

– Korupsi terkait dengan Bisnis.

– Korupsi bidang Politik.

– Korupsi bidang Penegakan Hukum.

– Korupsi bidang Pelayanan Publik.

Selanjutnya Ketua KPK juga  menegaskan dalam penindakan korupsi terhadap dana penanganan Covid-19, akan dituntut dengan Hukuman Mati.

(Biro Humas dan Protokol)

News Feed