oleh

Begini Akibatnya Jika Kades Berani Potong Dana BLT Covid 19, Meski Hanya Rp 50 Ribu

PALU – Sidang perkara korupsi pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawasi Tengah memasuki tahap pemeriksaan saksi dipengadilan Tipikor Palu.

Program dana BLT diperuntukkan di masa pandemi akibat wabah Covid-19 ini melibatkan Kepala Desa Siniu, Gufran Ali, kini ditetapkan sebagai terdakwa perkara Tipikor dengan nomor 36/Pidsus-TPK/2020/PN Palu.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Parimo, Andi Ichlazul Amal SH, kepada pewarta berkecimpung di Persatuan Jurnalis dan Media (Pena) Sulteng, mengatakan ada 4 orang yang dihadirkan sebagai saksi, yakni 2 dari Pemda Parimo dan 2 lagi dari masyarakat penerima manfaat.

“Dari Pemda itu Pak Fit Dewana selaku Kadis PMD Parimo, dan Ibu Lianna M. Odjobolo selaku bendahara bantuan pada BPKAD Parimo,” ungkapnya.

Andi Ichlazul menjelaskan sesuai dakwaan pada sidang sebelumnya terdakwa Gufran Ali selaku Kepala Desa siniu dimulai tanggal 11 Oktober 2020 lalu, bahwa pengadilan negeri Palu ditunjuk sebagai pengadilan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaanya.

“Artinya dalam dakwaan itu memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dari penerima program BLT (Bantuan Langsung Tunai) melalui Dana Desa 2020 sebesar Rp 50 Ribu setiap bulannya, dengan pemotongan itu untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri, bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi, nomor 6 tahun 2020,” jelasnya.

Lanjutnya, terdakwa selaku kepala desa memanfaatkan program penyaluran BLT- Dana Desa untuk menguntungkan dirinya dengan memerintahkan secara lisan kepada aparat desa Siniu, diantaranya saksi Rian Febrianto selaku kepala dusun I, saksi saiful selaku kepala dusun II, saksi Husen selaku kepala dusun III, dan saksi Marsin Ssi, selaku sekretaris Desa Siniu, untuk melakukan pemotongan dana yang diterima oleh penerima BLT- Dana Desa sebesar Rp 50 Ribu perbulannya dengan alasan untuk biaya administrasi.

(Firman Badjoki)

News Feed