oleh

Bantuan Rumah Rusak di Palu, Koordinator BPBD : Mau Perbaiki Sendiri atau Pakai Kontraktor?

PALU – Terkait masalah penyaluran dana bantuan bencana alam (gempa, red) yang terjadi tahun 2018 silam, hingga kini Pemerintah Kota Palu, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, terus melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalan Surat Keputusan (SK) Walikota Palu terkait hal itu.

Diketahui bersama, kerusakan rumah warga akibat gempa, terbagi atas tiga (3) kategori, yakni rusak berat (Rb), rusak sedang (Rs) dan rusak ringan (Rr). Jumlah bantuan dana yang digelontorkan oleh Pemerintah pun tergantung kategori kerusakannya. Adapun jumlahnya, untuk kategori Rb senilai Rp 50 juta, Rs senilai Rp 25 juta dan Rr berkisar Rp 10 juta.

Dalam menangani pendataan rumah warga yang alami kerusakan, dibentuklah sebuah Tim Pendamping (TP) di tiap-tiap wilayah Kecamatan, yang merupakan gabungan dari pihak Pemerintah Kelurahan serta BPBD.

Menjadi tugas pokok dari tim ini ialah mendata, mensurvey serta memfalidasi dan juga merevisi seluruh kelengkapan berkas (data, red) masyarakat penerima bantuan.

Lebih lanjut dijelaskan Adun, selaku Koordinator Tp 4 wilayah Palu Timur, dalam proses pendataan pihaknya terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat penerima bantuan. Seakan menepis berbagai keluhan masyarakat sebelumnya sesuai yang diberitakan, Adun mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil melakukan fungsinya pada proses pencairan tahap pertama. Dan kini proses tahap kedua pencairan bantuan tinggal menunggu waktu.

“Proses pendataan di wilayah Palu Timur terlaksana dengan baik. Ini berkat kerja sama antar tim dan warga. Kami selalu berkoordinasi, sehingga apabila ada kesalahan dalam kelengkapan data warga itu bisa terantisipasi segera,” katanya.

Disaat bersamaan, turut dikatakannya, bahwa dalam proses tahap kedua nantinya, akan dilakukan dalam dua proses, yakni proses konvensional mandiri dan kontraktual mandiri.

“Ini sedang disosialisasikan oleh seluruh tim. Dua proses ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, apalagi mereka yang masuk kategori Rb. Karena dalam proses pembangunan kembali rumahnya, mereka tinggal tau beres, terima kunci dan langsung tinggal di rumahnya. Ini apabila mereka mau dengan proses kontraktual mandiri,” jelasnya panjang lebar.

Sementara, ditambahkannnya, apabila warga memilih proses konvensional mandiri, maka proses pembangunan atau perbaikan rumah dilakukan sendiri oleh si pemilik rumah. Dan proses pencairan bantuannya dibagi lagi dalam dua tahap.

“Ditahap pertama, pemerintah mencairkan 40 % dana bantuannya. Apabila pengerjaan rumah mereka telah mencapai 40 %, maka barulah akan dicairkan lagi sisanya yang 60 %. Dengan metode ini, yang menjadi kekuatiran ialah, apabila proses pengerjaan tahap 40 % atau tahap awalnya terkendala. Otomatis pencairan dana bantuan sisanya lagi akan terhenti juga,” terang Adun.

Sayangnya, proses konvensional mandiri dan juga kontraktual mandiri, hanya berlaku bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Rb saja. Sedangkan untuk kategori Rs dan Rr tidak demikian.

Hal inipun menimbulkan sorotan bagi masyarakat tertentu. Pasalnya, masih saja ada segelintir warga yang sedikit kecewa, sebab pada kategori Rs dan Rr tidak diberikan pilihan untuk proses Kontraktual mandiri.

Kekecewaan inilah yang diutarakan oleh Marlina, seorang warga Jalan Tanjung Tururuka.

“Saya hanya masuk kategori Rs. Jadi terpaksa kami sendiri yang harus repot ke sana – sini untuk belanja bahan bangunan dan mencari tukang yang sesuai biaya. Sementara kalau proses kontraktual mandiri, warga tidak perlu repot, tinggal terima kunci. Dan proses pembangunannya pun tidak sampai sebulan,” katanya.

(Del)

News Feed