oleh

Ada Pungutan Terkait Covid 19, Tipikor dan Kejaksaan Diminta Bertindak

SIGI – Dengan jabatan dan goresan Surat Keputusan saktinya sang Camat Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng, disinyalir lakukan pungutan yang tidak mendasar kepada sejumlah Kades diwilayahnya.

Informasi yang dihimpun, dengan Surat Keputusan  pembentukan Gugus tugas Katuwua Percepatan pencegahan Covid-19, yang melibatkan sejumlah pihak di Kecamatan Pipikoro Tahun 2020, oleh Smar S.Pd sebagai Camat dan ketua telah mengundang rapat musyawarah 19 Desa se Kecamatan Pipikoro, dan memutuskan Dana Desa di Potong sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah)/Desa.

Dari penelusuran, beberapa Kepala Desa yang telah menyetor dilengkapi dengan lembaran kwitansi namun tidak dibubuhi setempel, dan ada sebagian dari Kepala Desa belum mengetahui hasil keputusan rapat pada pertemuan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh narasumber berinisial (YH) kades setempat, mengatakan bahwa bukan tidak menyetujui dengan kegiatan gugus tugas kecamatan untuk memberikan bentuk partisipasi atau dukungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sesuai keputusan rapat.

 “Jika kegiatan tersebut dilengkapi dengan proposal pengajuan ke desa, pastinya kami memberikan dukungan itu sebab di Desa Kami, masih banyak kebutuhan untuk masyarakat desa dalam pencegahan Covid-19 yang sudah di Instruksikan dari Kementerian Desa,” cetusnya.

Saat ditemui (13/04) dikediamanya atau kurang lebih sebulan lalu, Herman Selaku Kepala Desa Tuwo Tanijaya mengakui belum menyetor dana dukungan kegiatan Covid-19 dengan alasan belum menyetor karena sebagian kepala desa masih bertanya-tanya dengan pengumpulan dana itu, selain itu juga masih banyak kebutuhan desa untuk kegiatan Covid,” Ujarnya.

Kuat dugaan keterangan yang diberikan dari beberapa Kepala Desa sebagian diduga tidak mengikuti rapat tentang potongan tersebut .

Terkait hal ini, Camat Pipikoro Smar S.Pd saat dihubungi awak media ini, membenarkan adanya partisipasi dana dukungan sebesar Rp.5.000.000 per Desa tersebut.

Menurutnya, hal itu sudah melalui pertemuan dengan para kepala Desa, mengenai dana itu untuk biaya makan minum petugas di Posko Jaga perbatasan Kalamanta senilai Rp.4.000.000,- yang Rp 1.000.000,- disetorkan ke Kecamatan Lain ( Posko Saluwa Kecamatan Kulawi ).

“Sejauh ini saya belum mengetahui jumlah dana terkumpul dari para kepala Desa, karena yang lebih tau Kasi PMD Kecamatan atas Nama Fatma Wati Irna jaya SE.

Karena Ia bertugas sebagai pengumpul dana setelah itu disetorkan ke Bendahara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pipikoro Atas Nama Sulastri, ‘’ ujar Smar.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sigi Anwar S.Sos menanggapi hal tersebut akan menelusuri dan mencari tahu kesepakatan yang dibuat di masing-masing desa, menentukan kontribusi itu untuk apa anggaran tersebut.

“Persoalan boleh atau tidaknya, kami juga akan melakukan koordinasi ke Kementrian Desa yang berkaitan dengan Dana Desa, selanjutnya nanti ada hasilnya akan kami sampaikan lagi’’ terangnya.

Lebih lanjut, setelah dikonfirmasi kembali melalui Via telpon Kamis, (21/5) camat pipikoro berdalih bahwa dana tersebut hanya bersifat Pinjaman sementara, dengan alasan tidak mengetahui dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Kantewu dan Banasu, selanjutnya dari 19 Desa dana yang akan dikumpulkan 5 JT/Desa dan yang terakomodir sudah 9 Desa. (Rp.45 JT).

Dilain kesempatan, Jubir Covid-19 Kabupaten Sigi dr.Rika F.Sakaruddin Jumat, (22/5) dihubungi Via WA mengatakan bahwa Ia selaku Jubir Covid-19 Kabupaten Sigi sama sekali belum mengetahui, jika ada Dana Desa yang terkumpul dan akan dikembalikan melalui PKM.

“Perlu dikonfirmasi dengan baik terutama dari Kepala Puskesmas yang dimaksud, saya belum bisa memberikan tanggapan apa-apa tanpa mengetahui dengan tepat” jelasnya.

“Saya hanya akan memberikan keterangan mengenai Dana BOK PKM, ini dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan covid 19, dimana di awal (sy lupa tglx), kami telah mengumpulkan para kapus dan pengelola BOK untuk refocusing anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Antara lain transport tim gugus, pengambilan sampel, penelitian epidemologi, pembelian alat APD (Alat Pelindung Diri), dan dana BOK dapat di manfaatkan untuk transport dan makan minum, dan yang tidak boleh yakni untuk belanja modal,” Imbuhnya.

(Tim redaksi)

News Feed